Modelisasi komunikasi konstitutif Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012-2017 berdasarkan manajemen pengetahuan

Henny Gusfa, Elly Yuliawati, Irma Wanti
{"title":"Modelisasi komunikasi konstitutif Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu periode 2012-2017 berdasarkan manajemen pengetahuan","authors":"Henny Gusfa, Elly Yuliawati, Irma Wanti","doi":"10.24198/JKK.V7I1.18413","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya DKPP menghadapi berbagai tantangan, diantaranya pandangan yang menilai tidak diperlukannya lembaga ini. Selain itu, Putusan DKPP yang bersifat final and binding dinilai menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model komunikasi konstitutif DKPP Periode 2012-2017 berdasarkan manajemen pengetahuan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yakni studi kasus. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga Anggota DKPP dan satu koordinator wilayah. Selain wawancara, juga dilakukan studi dokumentasi dan literatur serta observasi. Penelitian ini telah menghasilkan model komunikasi konstitutif DKPP periode 2012-2017 berdasarkan manajemen pengetahuan yang menjelaskan bahwa DKPP sebagai lembaga penegak kode etik berprinsip pada good governance, terutama prinsip keterbukaan dalam membangun kelembagaan, DKPP melakukan sharing meaning dengan mitra utamanya yakni KPU dan Bawaslu RI untuk mengurangi ambiguitas informasi tentang pentingnya kode etik penyelenggara pemilu dan kedudukan lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu sehingga memunculkan kesepakatan mengenai Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, DKPP periode 2012-2017 berdasarkan manajemen pengetahuan telah menghilangkan ambiguitas informasi dalam negosiasi keanggotaan, koordinasi aktivitas, pembentukan struktur dan posisi kelembagaan yang merupakan aliran pengorganisasian.","PeriodicalId":31891,"journal":{"name":"Jurnal Kajian Komunikasi","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-06-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Kajian Komunikasi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24198/JKK.V7I1.18413","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 3

Abstract

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Meskipun demikian, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya DKPP menghadapi berbagai tantangan, diantaranya pandangan yang menilai tidak diperlukannya lembaga ini. Selain itu, Putusan DKPP yang bersifat final and binding dinilai menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan model komunikasi konstitutif DKPP Periode 2012-2017 berdasarkan manajemen pengetahuan. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yakni studi kasus. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tiga Anggota DKPP dan satu koordinator wilayah. Selain wawancara, juga dilakukan studi dokumentasi dan literatur serta observasi. Penelitian ini telah menghasilkan model komunikasi konstitutif DKPP periode 2012-2017 berdasarkan manajemen pengetahuan yang menjelaskan bahwa DKPP sebagai lembaga penegak kode etik berprinsip pada good governance, terutama prinsip keterbukaan dalam membangun kelembagaan, DKPP melakukan sharing meaning dengan mitra utamanya yakni KPU dan Bawaslu RI untuk mengurangi ambiguitas informasi tentang pentingnya kode etik penyelenggara pemilu dan kedudukan lembaga penegak kode etik penyelenggara pemilu sehingga memunculkan kesepakatan mengenai Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 1, 11, 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya, DKPP periode 2012-2017 berdasarkan manajemen pengetahuan telah menghilangkan ambiguitas informasi dalam negosiasi keanggotaan, koordinasi aktivitas, pembentukan struktur dan posisi kelembagaan yang merupakan aliran pengorganisasian.
基于知识管理的2017年至2017年选举委员会的选区通信建构
DKPP是一个负责处理违反选举监督员道德准则的机构,也是一个选举监督员单位。尽管如此,在履行其职责和权力时,朝鲜面临着一些挑战,包括评估观点,这一机构并不需要。此外,DKPP的最终和有约束力的裁决对KPU和Bawaslu的结盟产生了心理影响,因为他们感到恐惧,并可能导致进一步的法律争议。本研究旨在建立2012-2017年期间基于知识管理的DKPP宪法沟通模型。本研究采用了建设性范式和定性方法。所使用的方法是个案研究。这项研究数据是通过对三名民主变革联盟成员和一名区域协调员的深入访谈收集的。除访谈外,还进行文献研究和文献观察。本研究基于知识管理制作了2012-2017年期间丹麦民主共和国宪法沟通模型,该模型解释了丹麦民主共和军作为善治的道德编码原则,特别是卓越建设的开放原则,朝鲜与其主要合作伙伴,即KPU和Bawaslu RI有着共同的意义,以减少关于选举保留道德准则重要性和选举保留道德规范执行当局立场的信息中的歧义,从而与KPU、Bawaslu和朝鲜就《选举支持道德准则》达成了一项关于规则的协议,-以及2012年丹麦民主进步党关于晚间宣传选举协调员道德守则的第2号规则。随后,2012-2017年DKPP以知识管理为基础,消除了成员谈判、活动协调、结构和弹性职位(即组织流动)中的模糊性。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
11
审稿时长
4 weeks
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信