{"title":"The Empowerment of The Council of Advising and Preservation of Marriage (BP4) in Building Sakinah Families","authors":"Samsul Samsul, Mohd. Fauzi Abu Husen","doi":"10.21154/justicia.v17i2.2087","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Every time a household is built, there is certainly a hope of achieving happiness, sakinah, mawaddah wa rahmah, which is the purpose of marriage. Divorce can be carried out as an emergency exit, and it is not an urgent thing that must be done, but the most hated of permissible things. Divorce cases in the Religious Courts of Lampung Province increase every year, which shows that the performance of BP4 Lampung has not been optimal. Therefore, it needs to be evaluated scientifically. The objective of this study is to find a form of reconstruction of the work management of BP4 Lampung in building a sakinah family. This study used qualitative research with a descriptive-analytical type. The approach used interviews, documentation, and observation. The work management of the BP4 Lampung in realizing the sakinah family includes: First, the selection of management and organizational members who have spiritual, cultural, and intellectual dimensions; Second, the provision of honorary and social security; Third, training and development or competency development and training. Reconstruction that can be carried out is budgeting, where after the issuance of the law on regional autonomy, then BP4 Lampung, which is a partner of the Ministry of Religion and related agencies in improving the quality of marriage by developing the sakinah family movement, should get attention in the whole budgeting problem by the government, so that this program can be run optimally. To policy makers, both from the legislative and executive elements, along with the scholars, they should be proactive in paying attention to and following up on very complex Muslim problems, especially in the realm of Islamic family law and at the same time damaging the morals and values of the society in general. In this case, the most important problem is the prevalence of divorce practices in Lampung which have a negative impact on the psychological development of families.Setiap terbangunnya rumah tangga, tentunya ada sebuah harapan tercapainya kebahagiaan, sakinah, mawaddah wa rahmah, begitulah tujuan dari perkawinan. Perceraian dapat dilakukan sebagai emergency exit, dan bukanlah hal urgen yang harus dilakukan, melainkan kebolehan yang dibenci. Kasus perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Provinsi Lampung tiap tahun meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kinerja BP4 Lampung belum berjalan optimal, sehingga perlu dievaluasi secara ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk rekonstruksi terhadap manajemen kerja BP4 Lampung dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Manajemen kerja BP4 Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah di adalah; Pertama, penjaringan pengurus dan anggota organisasi yang memiliki dimensi spiritual, budaya, dan kecerdasan. Kedua, pemberian honorarium dan jaminan sosial, Ketiga, training and development atau pengembangan kompetensi dan pelatihan. Upaya rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah melalui budgeting, di mana pasca lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah, maka BP4 Lampung yang merupakan mitra Kementerian Agama dan instansi-instansi yang terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah, seharusnya mendapatkan perhatian dalam masalah penganggaran secara utuh oleh pemerintah. Sehingga program ini dapat berjalan dengan maksimal. Kepada para penentu kebijakan, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, beserta para ulama’ agar proaktif dalam memperhatikan dan menindak lanjuti permasalahan umat muslim yang sangat kompleks khususnya pada ranah hukum keluarga Islam dan sekaligus dapat merusak akidah dan akhlak masyarakat secara umum. Di mana, permasalahan terpentingnya adalah, tentang maraknya praktik cerai gugat di Lampung yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis keluarga.","PeriodicalId":31294,"journal":{"name":"Justicia Islamica","volume":"17 1","pages":"281-298"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-11-12","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Justicia Islamica","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2087","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Abstract
Every time a household is built, there is certainly a hope of achieving happiness, sakinah, mawaddah wa rahmah, which is the purpose of marriage. Divorce can be carried out as an emergency exit, and it is not an urgent thing that must be done, but the most hated of permissible things. Divorce cases in the Religious Courts of Lampung Province increase every year, which shows that the performance of BP4 Lampung has not been optimal. Therefore, it needs to be evaluated scientifically. The objective of this study is to find a form of reconstruction of the work management of BP4 Lampung in building a sakinah family. This study used qualitative research with a descriptive-analytical type. The approach used interviews, documentation, and observation. The work management of the BP4 Lampung in realizing the sakinah family includes: First, the selection of management and organizational members who have spiritual, cultural, and intellectual dimensions; Second, the provision of honorary and social security; Third, training and development or competency development and training. Reconstruction that can be carried out is budgeting, where after the issuance of the law on regional autonomy, then BP4 Lampung, which is a partner of the Ministry of Religion and related agencies in improving the quality of marriage by developing the sakinah family movement, should get attention in the whole budgeting problem by the government, so that this program can be run optimally. To policy makers, both from the legislative and executive elements, along with the scholars, they should be proactive in paying attention to and following up on very complex Muslim problems, especially in the realm of Islamic family law and at the same time damaging the morals and values of the society in general. In this case, the most important problem is the prevalence of divorce practices in Lampung which have a negative impact on the psychological development of families.Setiap terbangunnya rumah tangga, tentunya ada sebuah harapan tercapainya kebahagiaan, sakinah, mawaddah wa rahmah, begitulah tujuan dari perkawinan. Perceraian dapat dilakukan sebagai emergency exit, dan bukanlah hal urgen yang harus dilakukan, melainkan kebolehan yang dibenci. Kasus perceraian di lingkungan Pengadilan Agama Provinsi Lampung tiap tahun meningkat, hal ini menunjukkan bahwa kinerja BP4 Lampung belum berjalan optimal, sehingga perlu dievaluasi secara ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk rekonstruksi terhadap manajemen kerja BP4 Lampung dalam membangun keluarga sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Manajemen kerja BP4 Lampung dalam mewujudkan keluarga sakinah di adalah; Pertama, penjaringan pengurus dan anggota organisasi yang memiliki dimensi spiritual, budaya, dan kecerdasan. Kedua, pemberian honorarium dan jaminan sosial, Ketiga, training and development atau pengembangan kompetensi dan pelatihan. Upaya rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah melalui budgeting, di mana pasca lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah, maka BP4 Lampung yang merupakan mitra Kementerian Agama dan instansi-instansi yang terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah, seharusnya mendapatkan perhatian dalam masalah penganggaran secara utuh oleh pemerintah. Sehingga program ini dapat berjalan dengan maksimal. Kepada para penentu kebijakan, baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, beserta para ulama’ agar proaktif dalam memperhatikan dan menindak lanjuti permasalahan umat muslim yang sangat kompleks khususnya pada ranah hukum keluarga Islam dan sekaligus dapat merusak akidah dan akhlak masyarakat secara umum. Di mana, permasalahan terpentingnya adalah, tentang maraknya praktik cerai gugat di Lampung yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis keluarga.