The Legal Force of an Audit by the Board of Indonesia for the Proof of Corruptions(critical Case Over the Purchase of Sumber Waras Hospital)

Abstract

Abstract The audit results of the Audit Board of Indonesia (BPK) stated that the purchase of Sumber Waras Hospital by the Government of DKI Jakarta caused state losses. It’s submitted by BPK to the Corruption Eradication Commission (KPK). However, it’s not used as the basis of proof since KPK didn’t find any state loss. This study examines position and consequences the audit of BPK that not used as basis of investigation, while it’s actually possible to be used as evidence in corruption cases. KPK shouldn’t ignore it, moreover to test the results that have been in accordance with the standards. Intisari Hasil audit BPK menerangkan bahwa pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI Jakarta menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 191 miliar. Hasil audit tersebut diserahkan BPK kepada KPK. Namun, tidak dijadikan sebagai dasar pembuktian oleh KPK, dimana dalam proses penyelidikan KPK menilai tidak adanya unsur kerugian negara. Tujuan kajian ini menelaah kedudukan Audit BPK dalam menghitung kerugian negara dan akibat hukum audit Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak dijadikan sebagai dasar penyelidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hasil audit BPK dapat dijadikan sebagai pembuktian perkara korupsi. KPK seharusnya tidak mengabaikan hasil audit BPK apalagi menguji hasil audit yang telah sesuai standar.