PERBEDAAN PENERAPAN DERIVATIVE ACTION DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA CIVIL LAW DIBANDINGKAN DENGAN NEGARA-NEGARA PENGANUT SISTEM HUKUM COMMON LAW (STUDI PUTUSAN PERDATA NOMOR 02/Pdt.G/2010/PN.JKT.SEL)

Abstract

Perlindungan minority shareholders dalam perusahaan menjadi satu hal yang sangat penting mengingat besarnya kemungkinan terciderainya hak-hak mereka oleh tindakan direksi. Dalam konsep perseroan, shareholders adalah pihak pasif yang tidak ikut serta dalam pengurusan perseroan, sehingga menyebabkan shareholders rentan terhadap penyimpangan. Hak pemegang saham perusahaan sangat penting bagi konsep Corporate Governance. Perusahaan tidak pernah bisa mengabaikan kepentingan anggotanya dan pemegang sahamnya. Direksi dapat mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan asalkan tidak melanggar Companies Acts. Direksi harus bertindak dengan itikad baik dan untuk kepentingan terbaik korporasi, disinilah pentingnya perlindungan minority shareholders dijalankan. Salah satu perwujudan nyata perlindungan tersebut adalah melalui gugatan derivative yang memungkinkan minority shareholders untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam perusahaan.