LEGALITAS PEMERIKSAAN SIDANG PERKARA PIDANA MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DI MASA PANDEMI COVID-19

Veritas et Justitia Pub Date : 2021-12-27 DOI:10.25123/vej.v7i2.4243

Faisal Cahyadi, Hilda Restu Utami

{"title":"LEGALITAS PEMERIKSAAN SIDANG PERKARA PIDANA MELALUI MEDIA TELECONFERENCE DI MASA PANDEMI COVID-19","authors":"Faisal Cahyadi, Hilda Restu Utami","doi":"10.25123/vej.v7i2.4243","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"AbstractThe focus of this research is to identify regulations governing the implementation of criminal case trials using teleconference media in Indonesia and to analyze the legality of these trials during the COVID-19 pandemic. This research is a normative legal research. Legal materials are obtained through literature study and interviews with legal practitioners, then processed qualitatively. Based on the results, the author obtained two conclusions. First, regulation of criminal case trials using teleconference media in Indonesia has been regulating in several laws in Indonesia. Second, the implementation of the trial during the COVID-19 pandemic, which required the defendant to remain in prison, was contrary to the principle of the defendant's presence at trial as regulated by the Criminal Procedure Code. Besides, the legal-based in the form of a circular cannot override the Criminal Procedure Code. Meanwhile, the legal umbrella in the form of an agreement is not appropriate considering its dimensions are private and only bind the parties. Keywords:criminal trials, teleconference, the COVID-19 pandemic AbstrakFokus pembahasan penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sidang teleconference di Indonesia dan menganalisis legalitas persidangan perkara pidana yang memanfaatkan media teleconference di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan praktisi hukum yang kemudian diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh dua kesimpulan. Pertama, pemeriksaan sidang perkara pidana melalui media teleconference di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pelaksanaan persidangan tersebut di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan terdakwa tetap berada di Rutan/Lapas bertentangan dengan asas kehadiran terdakwa di persidangan sebagaimana diatur oleh KUHAP. Selain itu, payung hukum berupa surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengenyampingkan KUHAP. Sedangkan, payung hukum berupa perjanjian kerja sama tidaklah tepat mengingat dimensinya yang bersifat privat dan hanya mengikat para pihak. Kata Kunci:persidangan pidana, teleconference, pandemi COVID-19","PeriodicalId":32446,"journal":{"name":"Veritas et Justitia","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-12-27","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"2","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Veritas et Justitia","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4243","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Abstract

AbstractThe focus of this research is to identify regulations governing the implementation of criminal case trials using teleconference media in Indonesia and to analyze the legality of these trials during the COVID-19 pandemic. This research is a normative legal research. Legal materials are obtained through literature study and interviews with legal practitioners, then processed qualitatively. Based on the results, the author obtained two conclusions. First, regulation of criminal case trials using teleconference media in Indonesia has been regulating in several laws in Indonesia. Second, the implementation of the trial during the COVID-19 pandemic, which required the defendant to remain in prison, was contrary to the principle of the defendant's presence at trial as regulated by the Criminal Procedure Code. Besides, the legal-based in the form of a circular cannot override the Criminal Procedure Code. Meanwhile, the legal umbrella in the form of an agreement is not appropriate considering its dimensions are private and only bind the parties. Keywords:criminal trials, teleconference, the COVID-19 pandemic AbstrakFokus pembahasan penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sidang teleconference di Indonesia dan menganalisis legalitas persidangan perkara pidana yang memanfaatkan media teleconference di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan praktisi hukum yang kemudian diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh dua kesimpulan. Pertama, pemeriksaan sidang perkara pidana melalui media teleconference di Indonesia sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedua, pelaksanaan persidangan tersebut di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan terdakwa tetap berada di Rutan/Lapas bertentangan dengan asas kehadiran terdakwa di persidangan sebagaimana diatur oleh KUHAP. Selain itu, payung hukum berupa surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat mengenyampingkan KUHAP. Sedangkan, payung hukum berupa perjanjian kerja sama tidaklah tepat mengingat dimensinya yang bersifat privat dan hanya mengikat para pihak. Kata Kunci:persidangan pidana, teleconference, pandemi COVID-19

查看原文本刊更多论文

在COVID-19大流行的电话会议上，通过刑事法庭听证会的合法性

摘要本研究的重点是确定印度尼西亚使用电话会议媒体实施刑事案件审判的规定，并分析这些审判在COVID-19大流行期间的合法性。本研究是一项规范性法律研究。法律资料是通过文献研究和对法律从业人员的访谈获得的，然后进行定性处理。根据研究结果，作者得出了两个结论。首先，印度尼西亚的几部法律对使用电话会议媒体的刑事案件审判进行了规范。第二，在2019冠状病毒病大流行期间实施审判，要求被告留在监狱，违反了《刑事诉讼法》规定的被告出庭的原则。此外，通告形式的法律依据不能凌驾于《刑事诉讼法》之上。同时，考虑到协议的范围是私人的，只对当事人有约束力，以协议形式提供法律保护伞是不合适的。关键词:刑事审判，电话会议，COVID-19大流行摘要:fokus pembahasan penelitian ini adalah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan sidang电话会议，印度尼西亚，menganalis legalitas persidangan perkara pidana yang menanfaatkan媒体电话会议，印度尼西亚，COVID-19大流行。Penelitian ini merupakan Penelitian hukum normatim。巴汉胡库姆的双重特征研究，kepustakaan, wanancara, dengan, praktisi，胡库姆，kemudian, diolah, secara质量。Berdasarkan hasil penelitian, Penulis memperoleh dua kespulan。Pertama, pemeriksaan sidang perkara pidana melalui媒体电话会议di印尼sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di印度尼西亚。Kedua, pelaksanaan, persidangan和terseaganan，但在2019冠状病毒病(COVID-19)大流行中，yang menghauskan terdakwa, teteka, teteka和Rutan/Lapas bertentangan和dengan, kehadiran terdakwa, persidangan和sebagaimana diatur oleh KUHAP。Selain itu, payung hukum berupa surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan sehinga tidak dapat mengenyampingkan KUHAP。世当甘，payung hukum berupa perjanjian kerja sama tidaklah tepat mengingat dimensinya yang bersiya private dan hanya mengikat para pihak。Kata Kunci:远程会议，电话会议，COVID-19大流行

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Veritas et Justitia

自引率

0.00%

发文量

审稿时长

12 weeks