UPAH PROSES DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Abstract

Upah merupakan salah satu unsur pada hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja. Sesuai dengan asas yang pada dasarnya berlaku untuk semua pekerja/buruh, upah tidak akan dibayar oleh pengusaha apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan (no work no pay). Namun pada perkembangannya, terdapat permasalahan dalam pemberlakuan asas tersebut sejak dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang mewajibkan pengusaha untuk tetap memberikan upah kepada pekerja/buruh yang tidak bekerja karena sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Permasalahan semakin menjadi kompleks ketika kewajiban atas pemberian upah tersebut ditegaskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk 6 (enam) bulan, sehingga kelebihan waktu dalam proses perselisihan hubungan industrial sudah tidak menjadi kewajiban bagi pengusaha