Perwujudan Competitive Authoritarianism di Turki pada Perencanaan dan Proses Referendum 2017.

Abstract

Artikel ini membahas competitive authoritarian regime di Turki pada kasus referendum 2017. Referendum 2017 merupakan inisiasi Erdoğan yang sejak 2011 mengatakan bahwa Turki akan semakin kuat dan stabil apabila menganut sistem presidensial. Erdoğan didukung oleh AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi; Partai Keadilan dan Pembangunan) dan MHP (Milliyetçi Hareket Partisi; Partai Gerakan Nasionalis) di Parlemen, sedangkan HDP (Halkların Demokratik Partisi; Partai Demokratik Rakyat) dan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi; Partai Rakyat Republik) menolak karena poin-poin amendemen dapat menghasilkan otoritarianisme di Turki. Referendum diselenggarakan pada kondisi darurat negara setelah kudeta gagal pada 2016 oleh kelompok Gülen. Pada perencanaan dan prosesnya, ditemukan beberapa dinamika politik yang terjadi di Turki, yaitu tindak represi terhadap kelompok oposisi, ketimpangan sumber daya dan akses kampanye, serta adanya indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses referendum. Dengan demikian, temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa rezim Erdoğan mengimplementasikan nilai-nilai competitive authoritarian pada kasus referendum 2017.