PELAKSANAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI

Randy Ariyadita Putra
{"title":"PELAKSANAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENYELESAIAN PERMOHONAN KEBERATAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI","authors":"Randy Ariyadita Putra","doi":"10.32639/jiak.v8i1.281","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan yang tidak hanya terjadi di tingkat struktur organisasi, tetapi juga dalam hal sistem informasi dan sumber daya manusia termasuk prosedur kerja. Salah satunya yaitu penetapan standar pelayanan yang berhubungan dengan proses-proses penyelesaian masalah antara Dirjen Pajak dengan wajib pajak seperti pada sengketa pajak. Dalam proses pemenuhan kewajiban pajak, prinsip Self-Assessment pada pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada wajib pajak menciptakan celah ketidakadilan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan menyebabkan wajib pajak tidak puas atas ketetapan tersebut sehingga timbul sengketa pajak. \nDi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari untuk tahun pajak 2017 Standard Operating Procedure (SOP) dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan dijabarkan dalam SE-11/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. \nPenelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif mengingat bahwa yang akan dibuktikan adalah pelaksanaan penyelesaian permohonan keberatan atas sengketa pajak antara wajib pajak dengan aparat pajak berdasarkan SOP. \nHasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian permohonan keberatan telah sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013. SOP (Standard Operating Procedure) penyelesaian permohonan keberatan juga efektif dalam proses penyelesaian permohonan keberatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. \nKata kunci: Pajak, Reformasi Perpajakan, Sengketa Pajak, Keberatan Pajak, SOP.","PeriodicalId":33613,"journal":{"name":"Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan","volume":" ","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-01-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32639/jiak.v8i1.281","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi di bidang perpajakan yang tidak hanya terjadi di tingkat struktur organisasi, tetapi juga dalam hal sistem informasi dan sumber daya manusia termasuk prosedur kerja. Salah satunya yaitu penetapan standar pelayanan yang berhubungan dengan proses-proses penyelesaian masalah antara Dirjen Pajak dengan wajib pajak seperti pada sengketa pajak. Dalam proses pemenuhan kewajiban pajak, prinsip Self-Assessment pada pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterapkan kepada wajib pajak menciptakan celah ketidakadilan. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan menyebabkan wajib pajak tidak puas atas ketetapan tersebut sehingga timbul sengketa pajak. Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari untuk tahun pajak 2017 Standard Operating Procedure (SOP) dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan dijabarkan dalam SE-11/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif mengingat bahwa yang akan dibuktikan adalah pelaksanaan penyelesaian permohonan keberatan atas sengketa pajak antara wajib pajak dengan aparat pajak berdasarkan SOP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian permohonan keberatan telah sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ/2014 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013. SOP (Standard Operating Procedure) penyelesaian permohonan keberatan juga efektif dalam proses penyelesaian permohonan keberatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Kata kunci: Pajak, Reformasi Perpajakan, Sengketa Pajak, Keberatan Pajak, SOP.
肯达里初级税务服务中心执行标准程序(SOP)
税收是国家用于进行国家发展活动的收入来源之一。在增加税收方面,政府进行了税收改革,税收不仅发生在组织结构层面,而且涉及包括工作程序在内的信息和人力资源系统。其中之一是建立服务标准,以解决税务纠纷等问题。在履行税务义务的过程中,适用于纳税人的法律法规的自我评估原则造成了不公正的漏洞。纳税申报单(SKP)的发布导致纳税人对该法令不满,导致了税务纠纷。在2017年肯达里初级税务部门(SOP),根据财政部长第9条/消防条例制定。2013 / 3月提交和提交条例,并在SE-11/PJ/2014中概述了收入消除、增值税和/或奢侈品销售税的指示。这项研究采用定性的方法,因为它将被证明是通过解决纳税人和基于SOP的税务人员之间的税务纠纷提出异议。调查结果显示,根据税务局局长s -11/PJ/2014的法令,以及财政部pmc -9/PMK.03/2013的规章制度,Kendari初选税务部门的SOP(标准操作程序)处理动议也有效。关键词:税务改革、税务改革、税务纠纷、税务异议、SOP。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
3
审稿时长
8 weeks
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信