EMPOWERING ISLAMIC PHILANTHROPY TOWARDS SUSTAINABILITY DEVELOPMENT GOALS YAYASAN DANA SOSIAL AL-FALAH SURABAYA

Abstract

Abstrak: Penelitian ini membincangkan beberapa kondisi masyarakat terkait stabilitas dan keberlangsungan hidup. Berbasis standar Sustainable Development Goals (SDGs). Peneliti berfokus pada kiprah lembaga pengelola filantropi Islam, Yayasan Dana Sosisa al-Falah (YDSF). Hadirnya penelitian ini membawa dua permasalah utama: sistematika pengelolaan aset umat dan implementasi standar SDGs bidang pemberdayaan manusia. Riset ini merupakan kajian kualitatif berbasis data lapangan dengan pendekatan fenomenologis. Kajian ini sampai pada dua kesimpulan. Pertama, YDSF mengenalkan model fundrasing donatur sebagai pengepul sekaligus agent of branding. Bentuk distribusi bantuannya bervariasi: konsumtif tradisional; konsumtif kreatif; produktif tradisional; dan produktif kreatif. Kedua, YDSF mengimplementasikan sistem mustaḥiq to muzakkī (M-to-M). Pemberdayaan yang dilakukan YDSF berprinsip kreditur harus bisa menjadi debitur untuk masyarakat luas. Bentuk pembedayaannya pun bervariasi sesuai kebutuhan yang dirasa para kreditur paling urgent untuk diimplementasikan. Abstract: This paper discusses several conditions of society ‘stability and survival’standards-based Sustainable Development Goals (SDGs). Research focuses on the work of Islamic philanthropic management institutions, Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF). The research brings two main problems: systematics of asset management and implementation of SDGs standards in the field of human empowerment. This research is a qualitative study, Based on field data with a phenomenological approach. The study came to two conclusions. First, YDSF brings a fundraising model of donors as collectors and agents of branding the forms of distribution: traditional consumptive; creative consumptive; traditional productive; and creatively productive. Second, YDSF implements the system mustaḥiq to muzakkī (M-to-M). The empowerment carried out by YDSF is based on the principle that creditors must be able to become debtors for the wider community. The form of empowerment also varies according to the needs felt by creditors most urgently to implement.