Penerapan E-Navigation dalam Meningkatkan Ekonomi Maritim Nasional dalam Perspektif Hukum Indonesia

Action Research Literate Pub Date : 2024-07-22 DOI:10.46799/arl.v8i7.442

Lisa Yansalida, W. S. Widiarty, Hulman Panjaitan

{"title":"Penerapan E-Navigation dalam Meningkatkan Ekonomi Maritim Nasional dalam Perspektif Hukum Indonesia","authors":"Lisa Yansalida, W. S. Widiarty, Hulman Panjaitan","doi":"10.46799/arl.v8i7.442","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Aspek hukum penerapan E-Navigation dalam kegiatan maritim di Indonesia memerlukan perhatian serius. Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi regulasi yang ada dan mengidentifikasi kekurangannya untuk mengakomodasi teknologi E-Navigation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta aspek hukum implementasi E-Navigation dalam kegiatan maritim. Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menganalisis teks hukum autoritatif untuk memperjelas aturan hukum tertentu. Hasil dari penelitian menunjukan penambahan item navigasi elektronik dalam program kerja Sub-Komite Keselamatan Navigasi dan Komunikasi Radio serta Pencarian dan Penyelamatan di IMO diusulkan untuk mengembangkan visi strategis pemanfaatan alat navigasi elektronik secara holistik. Dengan demikian, E-Navigation dapat membantu mengurangi kecelakaan dan kesalahan navigasi, serta mendukung agenda IMO mengenai pelayaran yang aman dan efisien. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim yang besar, perlu mengembangkan kebijakan maritim yang komprehensif untuk memaksimalkan potensi ekonomi maritimnya sambil tetap menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.","PeriodicalId":500859,"journal":{"name":"Action Research Literate","volume":"22 10","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-07-22","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Action Research Literate","FirstCategoryId":"0","ListUrlMain":"https://doi.org/10.46799/arl.v8i7.442","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Aspek hukum penerapan E-Navigation dalam kegiatan maritim di Indonesia memerlukan perhatian serius. Pemerintah Indonesia perlu mengevaluasi regulasi yang ada dan mengidentifikasi kekurangannya untuk mengakomodasi teknologi E-Navigation. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan serta aspek hukum implementasi E-Navigation dalam kegiatan maritim. Penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif atau doktrinal, yang menganalisis teks hukum autoritatif untuk memperjelas aturan hukum tertentu. Hasil dari penelitian menunjukan penambahan item navigasi elektronik dalam program kerja Sub-Komite Keselamatan Navigasi dan Komunikasi Radio serta Pencarian dan Penyelamatan di IMO diusulkan untuk mengembangkan visi strategis pemanfaatan alat navigasi elektronik secara holistik. Dengan demikian, E-Navigation dapat membantu mengurangi kecelakaan dan kesalahan navigasi, serta mendukung agenda IMO mengenai pelayaran yang aman dan efisien. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan potensi maritim yang besar, perlu mengembangkan kebijakan maritim yang komprehensif untuk memaksimalkan potensi ekonomi maritimnya sambil tetap menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.

查看原文本刊更多论文

从印度尼西亚法律角度看电子导航在改善国家海洋经济中的应用

在印度尼西亚的海事活动中实施电子导航的法律问题需要认真对待。印尼政府需要评估现有法规并找出其不足之处，以适应电子导航技术。本研究旨在确定和分析在海事活动中实施电子导航的法规和法律问题。本研究侧重于规范性或理论性法律研究，通过分析权威法律文本来阐明某些法律规则。研究结果表明，建议在国际海事组织航行安全和无线电通信及搜救小组委员会的工作计划中增加电子导航项目，以制定全面使用电子导航工具的战略愿景。因此，电子导航有助于减少事故和导航失误，并支持国际海事组织的安全和高效航运议程。印度尼西亚是一个具有巨大海洋潜力的群岛国家，需要制定全面的海洋政策，以最大限度地发挥其海洋经济潜力，同时维护航运安全和安保。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Action Research Literate

自引率

0.00%

发文量