{"title":"DAMPAK PENERAPAN E-GOVERNMENT TERHADAP PERUBAHAN BUDAYA BIROKRASI UNTUK MENCAPAI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN MODERN","authors":"Sharfina Fildzah Amalia, M. K. Anwar","doi":"10.24853/penta.2.1.25-40","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang besar antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat diatasi dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital yang disebut e-government atau lebih dikenal dengan e-government. E-government tidak hanya sebuah situs web di Internet, tetapi juga mencakup berbagai fungsi yang sangat luas, termasuk proses dan struktur mempromosikan berbagai bentuk interaksi elektronik antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini bertujuan untuk mendorong dan mendorong terwujudnya demokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat juga dikatakan bahwa e-government sejalan dengan karakteristik pengelolaan pemerintahan yang transparan dan efisien Dalam hal manajemen pemerintahan. Solusi yang diberikan oleh e-government tidak hanya membutuhkan terminologi teknis sistem informasi dan teknologi komunikasi, tetapi juga reorientasi birokrasi secara menyeluruh, terutama kesadaran menjalankan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam e-government. Di satu sisi, perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus dimulai dengan komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi secara profesional. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah masyarakat, pihak swasta dan pemerintah membutuhkan interaksi dan sinergi yang baik untuk mencapai implementasi e-government yang terbaik.Kata kunci: e-government, budaya, birokrasi","PeriodicalId":471671,"journal":{"name":"PENTAHELIX","volume":"101 9","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2024-05-07","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"PENTAHELIX","FirstCategoryId":"0","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24853/penta.2.1.25-40","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang besar antara politik, birokrasi dan masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat diatasi dengan sistem pemerintahan berbasis teknologi digital yang disebut e-government atau lebih dikenal dengan e-government. E-government tidak hanya sebuah situs web di Internet, tetapi juga mencakup berbagai fungsi yang sangat luas, termasuk proses dan struktur mempromosikan berbagai bentuk interaksi elektronik antara pemerintah dan masyarakat. Interaksi ini bertujuan untuk mendorong dan mendorong terwujudnya demokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Dapat juga dikatakan bahwa e-government sejalan dengan karakteristik pengelolaan pemerintahan yang transparan dan efisien Dalam hal manajemen pemerintahan. Solusi yang diberikan oleh e-government tidak hanya membutuhkan terminologi teknis sistem informasi dan teknologi komunikasi, tetapi juga reorientasi birokrasi secara menyeluruh, terutama kesadaran menjalankan tugas dan fungsi secara netral dan murni dalam e-government. Di satu sisi, perubahan teknologi akan membawa perubahan, baik perubahan administratif maupun perubahan budaya. Menyadari betapa sulitnya melakukan perubahan, maka harus dimulai dengan komitmen pimpinan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi informasi secara profesional. Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan adalah masyarakat, pihak swasta dan pemerintah membutuhkan interaksi dan sinergi yang baik untuk mencapai implementasi e-government yang terbaik.Kata kunci: e-government, budaya, birokrasi