Pariwisata Berbasis Masyarakat: Studi Kasus Pantai Menganti, Kebumen

Abstract

This article explores the role of local communities in community-based tourism development at Menganti Beach, Karangduwur Village, Kebumen District, as a response to socio-economic challenges in the area. Utilizing a qualitative approach and descriptive research, this study gathered data through interviews, observations, and documentation to understand how the community of Karangduwur independently manages Menganti’s tourism, differing from other tourism management practices predominantly overseen by the tourism department. The findings indicate a significant role of the local community in five aspects: as initiators, implementers, participants, reviewers, and beneficiaries, supporting the increase in Original Village Revenue (PAD), welfare, and reduction of unemployment. However, challenges such as conflicts of interest, culture shock, and lack of support from local governments, particularly in Environmental Impact Analysis (AMDAL) and waste management, pose substantial hurdles. Therefore, collaboration with external parties and heightened community awareness of waste management are essential for a more sustainable approach. AbstrakArtikel ini mengeksplorasi peran masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Pantai Menganti, Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen, yang merupakan respons terhadap tantangan sosial ekonomi di daerah tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan penelitian deskriptif, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memahami bagaimana masyarakat Desa Karangduwur secara swadaya mengelola wisata Pantai Menganti, yang berbeda dari praktik pengelolaan wisata lainnya yang lebih banyak dikelola oleh dinas pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan peran signifikan masyarakat lokal dalam lima aspek: sebagai pemrakarsa, pelaksana, penyerta, peninjau, dan penerima manfaat, yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) serta kesejahteraan dan pengurangan pengangguran. Namun, kendala seperti konflik kepentingan, culture shock, dan kurangnya dukungan pemerintah daerah, khususnya dalam aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pengelolaan limbah, menimbulkan tantangan. Oleh karena itu diperlukan adanya kolaborasi dengan pihak eksternal dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan limbah untuk pendekatan yang lebih berkelanjutan.