{"title":"PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA","authors":"W. Wahyudi","doi":"10.46984/sebatik.v27i2.2369","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta pengeluaran untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yakni menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data penelitin ini mencakup data 34 provinsi di Indonesia dengan rentang waktu sepanjang tahun 2015 – 2019. Adapun alat analisis yang digunakan dengan menggunakan persamaan estimasi data panel. Model terbaik untuk mengestimasi hubungan antar variabel penelitian baik untuk Persamaan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah Model Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan maupun pengeluaran pemerintah untuk infratruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan maupun pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah provinsi untuk memfokuskan alokasi belanja pada pemenuhan kebutuhan akan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal yang memiliki potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat sehingga pada giliran berikutnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat direkomendasikan kepada pemerintah untuk menyeimbangkan alokasi dana dengan memfokuskan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, peningkatan taraf hidup, dan pemerataan pendapatan masyarakat.","PeriodicalId":493984,"journal":{"name":"Sebatik","volume":"12 12","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-12-15","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Sebatik","FirstCategoryId":"0","ListUrlMain":"https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i2.2369","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan serta pengeluaran untuk infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif yakni menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Data penelitin ini mencakup data 34 provinsi di Indonesia dengan rentang waktu sepanjang tahun 2015 – 2019. Adapun alat analisis yang digunakan dengan menggunakan persamaan estimasi data panel. Model terbaik untuk mengestimasi hubungan antar variabel penelitian baik untuk Persamaan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah Model Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan maupun pengeluaran pemerintah untuk infratruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah provinsi untuk pendidikan dan kesehatan maupun pengeluaran pemerintah provinsi untuk infrastruktur berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah provinsi untuk memfokuskan alokasi belanja pada pemenuhan kebutuhan akan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal yang memiliki potensi sumber daya dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat sehingga pada giliran berikutnya akan menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat direkomendasikan kepada pemerintah untuk menyeimbangkan alokasi dana dengan memfokuskan alokasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur) di wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber daya untuk mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang lebih luas, peningkatan taraf hidup, dan pemerataan pendapatan masyarakat.