Analisis Implementasi Kebijakan Jabatan Fungsional, Beban Kerja dan Kinerja Widyaiswara

Abstract

Peran dan tugas widyaiswara menjadi sangat penting dan strategis dalam pengembangan kualitas Aparatur Sipil Negara. Untuk optimalisasi kinerja widyaiswara perlu adanya kebijakan yang mendukung dalam pengembangan karir, pengakuan profesionalisme, lingkungan organisasi yang baik serta beban kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensi. Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi kebijakan, beban kerja dan dampaknya terhadap kinerja jabatan fungsional widyaswara. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam (interview indept), observasi, dokumentasi, dan wawancara menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan adanya ketidaksesuaian implementasi kebijakan jabatan fungsional widyaiswara terkait keputusan Menpanrb dan kepala LAN dengan mendikbudristek tentang pengakuan jenjang jabatan fungsional widyaiswara dengan kelas jabatan di BBPPMPV BMTI. Pengakuan tertinggi adalah jenjang ahli muda dengan kelas jabatan 9. Beban kerja widyaiswara dibuat dengan mempertimbangkan tupoksi, kompetensi, serta permintaan pelatihan dari pihak eksternal. Setiap widyaiswara diusahakan memenuhi standar minimal beban kerja. Tidak ada dampak kebijakan dan beban kerja tinggi terhadap kinerja widyaiswara dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, terlihat dari penilaian SKP widyaiswara oleh pimpinan dengan hasil baik dan penilaian oleh pelanggan dalam kegiatan pelatihan untuk layanan akademik mendapatkan hasil rata-rata 3,81 berada di atas standar mutu yang ditetapkan yaitu 3,5. Implementasi kebijakan yang tidak sesuai dan beban kerja yang tinggi tidak berpengaruh terhadap kualitas layanan akademik widyaiswara, hal ini menunjukan bahwa widyaiswara dapat bekerja secara professional.