Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki

None Abdul Majid, None Anggi Novita Sari
{"title":"Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki","authors":"None Abdul Majid, None Anggi Novita Sari","doi":"10.52005/rechten.v5i2.120","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Artinya, presidential threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di pemilihan umum, penerapan Presidential Threshold dengan dalih sebagai penguatan sistem presidensial dianggap memiliki dalil yang lemah. Sebagai contoh apabila presiden terpilih dari partai kecil, maka otomatis akan mencari parpol lain untuk menjadi teman koalisi memperkuat kedudukan presiden, sehingga ketiadaan Presidential Threshold tetap bisa menjamin berjalannya pemerintahan secara efektif, persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam sistem presidensial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, internet. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya Presidential Threshold yang ditetapkan oleh MK menimbulkan situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan. Sebab tujuan ingin memperkuat sistem presidensial justru malah memperlemah. Terutama dalam proses pemilu serentak yang menggunakan sistem presidensial harus terikat dengan hasil legislatif. Presidential Threshold yang mengatur soal syarat minimal pengajuan calon presiden dan wakil presiden, yakni harus 20 persen suara parpol atau gabungan partai politik, aturan itu memicu ongkos politik mahal dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figur untuk menjadi presiden, Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus harus diakomodir sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).","PeriodicalId":492130,"journal":{"name":"Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia","volume":"87 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-08-02","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Rechten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.52005/rechten.v5i2.120","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Presidential threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus diperoleh partai politik dalam suatu pemilu untuk dapat mengajukan calon presiden. Artinya, presidential threshold menjadi syarat bagi seseorang untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden di pemilihan umum, penerapan Presidential Threshold dengan dalih sebagai penguatan sistem presidensial dianggap memiliki dalil yang lemah. Sebagai contoh apabila presiden terpilih dari partai kecil, maka otomatis akan mencari parpol lain untuk menjadi teman koalisi memperkuat kedudukan presiden, sehingga ketiadaan Presidential Threshold tetap bisa menjamin berjalannya pemerintahan secara efektif, persyaratan ambang batas pencalonan presiden yang didasarkan pada perolehan suara atau kursi parpol di DPR pada dasarnya merupakan praktik anomali dalam sistem presidensial. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, internet. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya Presidential Threshold yang ditetapkan oleh MK menimbulkan situasi yang bertentangan dengan yang diharapkan. Sebab tujuan ingin memperkuat sistem presidensial justru malah memperlemah. Terutama dalam proses pemilu serentak yang menggunakan sistem presidensial harus terikat dengan hasil legislatif. Presidential Threshold yang mengatur soal syarat minimal pengajuan calon presiden dan wakil presiden, yakni harus 20 persen suara parpol atau gabungan partai politik, aturan itu memicu ongkos politik mahal dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figur untuk menjadi presiden, Setelah sosok pemimpin yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus harus diakomodir sehingga tersandera kepentingan pihak lain yang mendorong terjadinya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
从寡头政治的利益角度分析总统门槛
总统任期是政党在选举中为了提名总统候选人而应该获得选票的门槛。这意味着,一个人在选举中竞选总统或副总统是有条件的,以巩固总统制度为借口申请总统职位被认为是有缺陷的。例如当小党的当选总统,就会自动寻找其他parpol成为朋友联盟加强总统的地位,所以缺乏总统门槛仍然可以有效地保证政府的推移,总统提名门槛的要求,基于投票或椅子parpol总统在众议院基本上是一个实践的异常系统。该研究采用的是图书馆研究,这是一系列与库数据收集方法相关的活动,通过将现有的设施放在图书馆,如书籍、杂志、文档、互联网等。这项研究的结果是,在MK总统任期内的总统任期内,出现了一种与预期相反的情况。因为加强总统制度的目标正在削弱它。特别是在现行的总统制度与立法结果有关的选举进程中。提交总统最低门槛设置的条件。总统和副总统候选人,即必须经过parpol 20%投票或政治政党联合,这个规则触发的费用昂贵,并鼓励赞助中寡头政治人物当选成为总统后,那个dibiayainya的领袖,因此利益寡头们当然应该容纳他们困在诱发腐败做法的另一方的利益,裙带关系勾结。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术官方微信