Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades perspektif qanun aceh nomor 4 tahun 2009

Abstract

Pemilihan Kepala Desa merupakan Pesta demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari masyarakat dalam bingkai demokrasi, yang teratur bagi suatu persaingan yang damai dan jujur untuk memperoleh suatu kekuasaan dimana masyarakat memilih secara langsung oleh dan penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Khususmengenai pemilihan Kepala Desa di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 4Tahun 2009 Tentang Tata cara Pemulihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh. Namun permasalahan pemilihan Kepala Desa di Desa Makmur Jaya Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam belum sepenuhnya efektif. Pemelitian ini merupakan penelitian lapanggan dengan cara wawancara dan observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009. Pembatalan pemungutan suara ulang pilkades telah sesui dengan dengan qanun Aceh Noomor 4 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Aceh.