{"title":"Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana","authors":"N. Nurdin, M. Hafidz, Baharuddin Badaru","doi":"10.52103/JLP.V1I2.273","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan pelaksanaan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin. \nThe research aims to determine the arrangement of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Police, and the implementation of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Resort Police. This type of research is juridical empirical. Research Results Suspended detention can be carried out with or without a guarantee in the form of money or a person's guarantee, however, the Criminal Procedure Code does not explain the amount of security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. In its implementation, granting a suspension of detention with a money guarantee, the amount of money depends on the agreement between the detaining agency and the applicant for a suspension of detention, legal advisers or their families. Security deposits are kept by the detaining agency, and are not submitted to the Clerk of the District Court as mandated by law. Meanwhile, the detention is suspended with a person guarantee, usually the wife or child who becomes the guarantor. Legal counsel is never a guarantor.","PeriodicalId":428976,"journal":{"name":"Journal of Lex Philosophy (JLP)","volume":"46 ","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-12-23","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal of Lex Philosophy (JLP)","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.52103/JLP.V1I2.273","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan pelaksanaan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin.
The research aims to determine the arrangement of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Police, and the implementation of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Resort Police. This type of research is juridical empirical. Research Results Suspended detention can be carried out with or without a guarantee in the form of money or a person's guarantee, however, the Criminal Procedure Code does not explain the amount of security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. In its implementation, granting a suspension of detention with a money guarantee, the amount of money depends on the agreement between the detaining agency and the applicant for a suspension of detention, legal advisers or their families. Security deposits are kept by the detaining agency, and are not submitted to the Clerk of the District Court as mandated by law. Meanwhile, the detention is suspended with a person guarantee, usually the wife or child who becomes the guarantor. Legal counsel is never a guarantor.