Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia

Integritas : Jurnal Antikorupsi Pub Date : 2022-04-05 DOI:10.32697/integritas.v7i2.826

Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa

{"title":"Urgensi Penerapan Foreign Bribery Dalam Konvensi Antikorupsi di Indonesia","authors":"Razananda Skandiva, Beniharmoni Harefa","doi":"10.32697/integritas.v7i2.826","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun tidak semua tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UNCAC diadopsi kedalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dari beberapa tindak pidana korupsi tersebut adalah foreign bribery. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual mengenai permasalahan terkait foreign bribery yang tak kunjung dikriminaliasi dan diadopsi ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia meskipun sebenarnya sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk mengadopsi foreign bribery sehingga tidak ada kekosongan hukum dan urgensi mengapa foreign bribery wajib dikriminalisasi dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukan urgensi terhadap kriminalisasi foreign bribery ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa korporasi Indonesia beresiko tinggi untuk melakukan foreign bribery saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri. Tanpa adanya kriminalisasi foreign bribery akan sulit bagi yurisdiksi Indonesia untuk melindungi korporasi Indonesia yang melakukan bisnis di luar negeri.","PeriodicalId":336909,"journal":{"name":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","volume":"427 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Integritas : Jurnal Antikorupsi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.826","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 3

Abstract

Indonesia meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun tidak semua tindak pidana korupsi yang terdapat dalam UNCAC diadopsi kedalam aturan terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Salah satu dari beberapa tindak pidana korupsi tersebut adalah foreign bribery. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual mengenai permasalahan terkait foreign bribery yang tak kunjung dikriminaliasi dan diadopsi ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia meskipun sebenarnya sudah menjadi kewajiban Indonesia untuk mengadopsi foreign bribery sehingga tidak ada kekosongan hukum dan urgensi mengapa foreign bribery wajib dikriminalisasi dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukan urgensi terhadap kriminalisasi foreign bribery ke dalam aturan terkait korupsi di Indonesia. Peneliti menemukan bahwa korporasi Indonesia beresiko tinggi untuk melakukan foreign bribery saat melakukan bisnis dan investasi di luar negeri. Tanpa adanya kriminalisasi foreign bribery akan sulit bagi yurisdiksi Indonesia untuk melindungi korporasi Indonesia yang melakukan bisnis di luar negeri.

查看原文本刊更多论文

在印度尼西亚的反腐败公约中，外国Bribery的紧急应用

印度尼西亚通过2006年第7条批准了UNCAC。然而，并非所有在UNCAC中发现的腐败罪行都被应用于印尼的腐败刑法。其中一起腐败犯罪是外国政府的罪行。这项研究将使用外国相关问题委婉说法的理论方法和概念没有dikriminaliasi和领养到印尼相关规则中腐败虽然实际上已经成为印尼义务收养外国委婉说法,所以没有强制性法律真空和紧迫性为什么外国委婉说法是违法的相关规则中印尼腐败现象。这项研究的目的是将外国情报人员的犯罪与印尼腐败相关规则列为当务之急。研究人员发现，印尼企业在海外做生意和投资方面处于高风险之中。如果没有国内犯罪，印尼的管辖权将很难保护在国外做生意的印尼公司。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Integritas : Jurnal Antikorupsi

自引率

0.00%

发文量