PENGATURAN HUKUM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DI INDONESIA

Jurnal Privat Law Pub Date : 2019-07-01 DOI:10.20961/privat.v7i2.39325

Kristalia Andiani Puteri, Y. T. Muryanto

{"title":"PENGATURAN HUKUM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) DI INDONESIA","authors":"Kristalia Andiani Puteri, Y. T. Muryanto","doi":"10.20961/privat.v7i2.39325","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"AbstractThis article aims to describe regulation of Repurchase Agreement (Repo) transaction in Indonesia. This article uses prescriptive normative research. The approach which use by author is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market and Repo Regulation, books, journal, newspaper, and legal articles. Regulation of Repo in Indonesia regulated in POJK Number 9/POJK.04/2015. This regulation has differences with the previous regulation that is Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. However an important thing like transaction towards Repo Stock such as Re-Repo and Repo securites selling has not been regulated in POJK Nomor 9/POJK.04/2015 but it regulated in Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13.Keywords: Repo; Regulation; Re-RepoAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum transaksi Repurchase Agreement (Repo) di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu, peraturan tentang pasar modal dan Repo, buku, jurnal, surat kabar dan artikel ilmiah lainnya. Pengaturan hukum Transaksi Repo di Indonesia diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015. Peraturan ini memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. Namun salah satu hal penting yaitu pemberlakuan transaksi terhadap Efek Repo seperti Re-Repo dan/atau transaksi penjualan atas Efek Repo tidak diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tetapi diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13.Kata Kunci: Repo; Pengaturan; Re-Repo.","PeriodicalId":422839,"journal":{"name":"Jurnal Privat Law","volume":"67 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Privat Law","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39325","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

AbstractThis article aims to describe regulation of Repurchase Agreement (Repo) transaction in Indonesia. This article uses prescriptive normative research. The approach which use by author is legal approach with data source was obtained through secondary data. The secondary data was obtained through study of literature methods of capital market and Repo Regulation, books, journal, newspaper, and legal articles. Regulation of Repo in Indonesia regulated in POJK Number 9/POJK.04/2015. This regulation has differences with the previous regulation that is Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. However an important thing like transaction towards Repo Stock such as Re-Repo and Repo securites selling has not been regulated in POJK Nomor 9/POJK.04/2015 but it regulated in Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13.Keywords: Repo; Regulation; Re-RepoAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum transaksi Repurchase Agreement (Repo) di Indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data diperoleh melalui data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu, peraturan tentang pasar modal dan Repo, buku, jurnal, surat kabar dan artikel ilmiah lainnya. Pengaturan hukum Transaksi Repo di Indonesia diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015. Peraturan ini memiliki perbedaan dengan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13. Namun salah satu hal penting yaitu pemberlakuan transaksi terhadap Efek Repo seperti Re-Repo dan/atau transaksi penjualan atas Efek Repo tidak diatur di dalam POJK Nomor 9/POJK.04/2015 tetapi diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13.Kata Kunci: Repo; Pengaturan; Re-Repo.

查看原文本刊更多论文

摘要本文旨在描述印度尼西亚对回购协议交易的监管。本文采用规范性研究方法。作者使用的方法是合法的方法，数据源是通过二手数据获得的。二手数据通过对资本市场和回购监管的文献方法、书籍、期刊、报纸和法律文章的研究获得。印度尼西亚的回购规定见POJK号9/POJK.04/2015。该法规与之前的Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13法规有所不同。然而，像回购股票交易这样重要的事情，如回购和回购证券销售，在POJK Nomor 9/POJK中没有受到监管。但它在Peraturan Bapepam-LK Nomor VIII.G.13中受到监管。关键词:回购;监管;[摘要]artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaturan hukum transaksi印度尼西亚回购协议(Repo)。penpentian hukum的翻译结果:penpentian hukum的翻译结果:Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Pendekatan perundang undangan dengan数量数据diperoleh melalui数据搜索。数据来源:中国科学院学报(自然科学版)、中国科学院学报(自然科学版)、中国科学院学报(自然科学版)、中国科学院学报(自然科学版)。Pengaturan hukum Transaksi Repo di Indonesia diatur di dalam POJK noor 9/POJK.04/2015。Peraturan ini memoriliki perbedaan dengan Peraturan sebelumnya yitu Peraturan Bapepam-LK no . 8 . g .13。Namun salah satu hal penting yitu pemberlakuan transaksi terhadap Efek Repo seperti Re-Repo dan/atau transaksi penjualan atas Efek Repo tidak didalam POJK Nomor 9/POJK。4/2015 tetapi diatur di dalam Peraturan Bapepam-LK Nomor 8 . g .13。Kata Kunci:回购;Pengaturan;Re-Repo。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Jurnal Privat Law

自引率

0.00%

发文量