{"title":"Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial dalam Putusan Hakim","authors":"Vendhika Argya Jiwangga","doi":"10.20961/recidive.v12i1.64891","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"<span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\">Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang </span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\">pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta penerapan hukumnya dalam putusan hakim nomor 1014/Pid.Sus/2020/</span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\">Pn.Mdn</span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\"> dan nomor 320/Pid.B/2020/Pn.Mam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji segala peraturan yang ada, Insturmen yang digunakan mulai dari KUHP, UU ITE, Putusan MK dan Putusan Pengadilan Negeri, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduktif.</span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\"> </span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\">Hasil Penelitian ini menujukan bahwa pengaturan tentang tind</span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\">ak pidana pencemaran nama </span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\">baik </span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\">melalui</span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\"> media sosial terdapat dalam </span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\">Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</span></span><span class=\"s8\"><span class=\"bumpedFont15\"> yang dimana melalui penjelasan yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 mengenai unsur penghinaan dan pencemaran nama baik merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pertimbangannya dalam memutus perkara pencemaran nama baik hakim mempertimbangan kata-kata yang diucapkan para pelaku yang dinilai mencemarkan nama baik dari korban dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada pasal UU ITE.</span></span>","PeriodicalId":282960,"journal":{"name":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","volume":"73 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-05-08","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.20961/recidive.v12i1.64891","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial serta penerapan hukumnya dalam putusan hakim nomor 1014/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn dan nomor 320/Pid.B/2020/Pn.Mam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengkaji segala peraturan yang ada, Insturmen yang digunakan mulai dari KUHP, UU ITE, Putusan MK dan Putusan Pengadilan Negeri, dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan metode deduktif.Hasil Penelitian ini menujukan bahwa pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana melalui penjelasan yang terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU/VI/2008 mengenai unsur penghinaan dan pencemaran nama baik merujuk pada Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam pertimbangannya dalam memutus perkara pencemaran nama baik hakim mempertimbangan kata-kata yang diucapkan para pelaku yang dinilai mencemarkan nama baik dari korban dan disesuaikan dengan unsur-unsur yang ada pada pasal UU ITE.
本研究旨在探讨本文探讨印尼关于社交媒体诽谤管理和法律规定以及法官裁决1014/Pid的法律适用。Mdn和320号/Pid.B/2020/小姐。所使用的研究类型是规范研究。所使用的数据类型包括原始和次要的法律材料。所使用的数据收集技术是对现有规则、法律、实践、MK判决和初审法院使用的分析技术进行的研究。研究结果将是通过社交媒体诽谤安排关于重罪章27节(3)乔章45节(3)RI 2016年19号法案关于2008年变化RI 11号法案在哪里的信息和电子交易通过宪法法院判决的解释存在于2008年第50号/ PUU / VI /章关于侮辱和诽谤的元素指310和311刑法。在他解决诽谤案件的推理中,法官对那些被认为是诽谤受害者的人所说的话进行了删减,并根据宪法中规定的因素进行了调整。