Dian Purwanti, A. Wijaya, Dine Meigawati, Haidan Angga Kusumah
{"title":"FORMULASI PERDA KETENAGAKERJAAN KOTA SUKABUMI DALAM SUDUT PANDANG AKADEMIK","authors":"Dian Purwanti, A. Wijaya, Dine Meigawati, Haidan Angga Kusumah","doi":"10.31506/JIPAGS.V5I1.9464","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan hukum , juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sebagai pemegang otonomi daerah Pemerintah Kota Sukabumi memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta membuat peraturan daerah guna mengurus rumah tangga sendiri. Peraturan Daerah Ketenagakerjaan dibuat untuk membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan melindungi tenaga kerja di kota Sukabumi.","PeriodicalId":256840,"journal":{"name":"JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-01-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31506/JIPAGS.V5I1.9464","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan hukum , juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Sebagai pemegang otonomi daerah Pemerintah Kota Sukabumi memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta membuat peraturan daerah guna mengurus rumah tangga sendiri. Peraturan Daerah Ketenagakerjaan dibuat untuk membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan melindungi tenaga kerja di kota Sukabumi.