KEBIJAKAN LEGISLATIF TERBUKA DALAM KETENTUAN AMBANG BATAS PENCALONAN PRESIDEN (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 59/PUU-XV/2017)

Abstract

Tulisan ini akan membahas mengenai ketentuan syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang terdapat dalam Pasal 222 UU Pemilu. Terkait dengan isu tersebut, Penulis berpendapat bahwa syarat ambang batas tersebut adalah sebagai perwujudan dari Kebijakan Legislatif  Terbuka sebagaimana tertulis dalam Putusan MK No. 59/PUU-XV/2017. Dari Putusan tersebut, yang menjadi perhatian Penulis adalah dalil Pemohon dalam penolakan Pasal 222 UU Pemilu dengan menggunakan argumentasi HAM. Penulis berpendapat bahwa Pasal 222 UU Pemilu tersebut tidaklah terkait dengan masalah pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud oleh Pemohon. Untuk menjawab isu tersebut, pada tulisan ini Penulis berpendapat bahwa syarat ambang batas yang terwujud dalam Pasal 222 UU Pemilu adalah wujud dari Kebijakan Legislatif Terbuka yang secara langsung dan tegas telah didelegasikan oleh konstitusi. Tujuan dari Penulisan ini adalah menganalisis karakteristik Kebijakan Legislatif Terbuka dalam ketentuan Pasal 222 UU Pemilu dan menganalisis ketidaksesuaian penggunaan argumentasi HAM dalam penolakan Pasal 222 UU Pemilu. This research discusses the threshold requirement in the presidential candidacy that is regulated in Article 222 of the Election Law. The Author argues that a threshold requirement is a form of Open Legal Policy as confirmed by the Constitutional Court Decision No. 59/PUU-XV/2017. As elaborated in the Decision, the Applicants argued that they denied Article 222 by using human rights reasoning. On the contrary, the Author argued that Article 222 did not relate to human rights violence as argued by the Applicants. This research highlights the reasoning on the basis of Open Legal Policy which is delegated from the Constitution of Indonesia. This research will analyze the characters of Open Legal Policy in Article 222 of the Election Law and it will prove the incompatibility of human rights arguments in denying Article 222 of the Election Law.