Annisa Putri Islamiati, Frenky Imandra Putra Silalahi, Zainul Akmal
{"title":"Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan","authors":"Annisa Putri Islamiati, Frenky Imandra Putra Silalahi, Zainul Akmal","doi":"10.31258/jip.17.1.36-46","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan wewenang, sistem hukum dan tata cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan. Ditemukan bahwa, sistem pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan bahwa, pertama struktur dan wewenangnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua dalam sitem hukum adat bersifat tidak tertulis dan mengandung nilai-nilai Islami. Ketiga cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat dilakukan dengan cara bergiliran sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ada sejak dahulu kala.","PeriodicalId":132097,"journal":{"name":"JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan )","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-08-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"JIP ( Jurnal Industri dan Perkotaan )","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.31258/jip.17.1.36-46","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur dan wewenang, sistem hukum dan tata cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan. Ditemukan bahwa, sistem pemerintahan adat melayu dalam kaum pesukuan di Luhak Kepenuhan bahwa, pertama struktur dan wewenangnya bersifat tetap dan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua dalam sitem hukum adat bersifat tidak tertulis dan mengandung nilai-nilai Islami. Ketiga cara pemilihan kepemimpinan dalam pemerintahan adat dilakukan dengan cara bergiliran sesuai dengan ketentuan adat yang sudah ada sejak dahulu kala.