Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Wajah Hukum Pub Date : 2022-10-14 DOI:10.33087/wjh.v6i2.1093

Susiana Kifli, A. Ismail

{"title":"Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam","authors":"Susiana Kifli, A. Ismail","doi":"10.33087/wjh.v6i2.1093","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"The consideration and protection of the interests of victims of sexual abuse, whether through the legal process or through specific social care facilities, must be taken into account in criminal law policies and social policies, both state power institutions and existing social institutions. Based on the goals and obligations of the state to achieve an equitable distribution of justice for the sake of everyone, the rights of sexual assault victims to be protected are a crucial part of human rights in the domain of social security. three tiers: local, regional, and global. The way that Indonesian criminal law protects sexual assault victims legally in order to stop victimization. The form of giving victims of sexual assault legal protection is general legal protection, Ini termasuk membuat restitusi dan memberikan imbalan. menawarkan konseling sebagai akibat munculnya efek psikologis yang merugikan dari kejahatan, memperoleh dukungan hukum, dan mengamankan layanan bantuan medis bagi korban yang menderita secara fisik akibat kejahatan. Salah satu bentuk dukungan bagi korban kejahatan adalah bantuan hukum. Hukum Islam mengklasifikasikan pemerkosaan sebagai perzinahan dengan paksaan (al-wath'u nil-kikrah), dan mereka yang melakukannya berisiko menghadapi hukuman berat (had). The crime of decency or adultery serves as the act's foundation.","PeriodicalId":283705,"journal":{"name":"Wajah Hukum","volume":"60 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-10-14","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"2","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Wajah Hukum","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1093","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 2

Abstract

The consideration and protection of the interests of victims of sexual abuse, whether through the legal process or through specific social care facilities, must be taken into account in criminal law policies and social policies, both state power institutions and existing social institutions. Based on the goals and obligations of the state to achieve an equitable distribution of justice for the sake of everyone, the rights of sexual assault victims to be protected are a crucial part of human rights in the domain of social security. three tiers: local, regional, and global. The way that Indonesian criminal law protects sexual assault victims legally in order to stop victimization. The form of giving victims of sexual assault legal protection is general legal protection, Ini termasuk membuat restitusi dan memberikan imbalan. menawarkan konseling sebagai akibat munculnya efek psikologis yang merugikan dari kejahatan, memperoleh dukungan hukum, dan mengamankan layanan bantuan medis bagi korban yang menderita secara fisik akibat kejahatan. Salah satu bentuk dukungan bagi korban kejahatan adalah bantuan hukum. Hukum Islam mengklasifikasikan pemerkosaan sebagai perzinahan dengan paksaan (al-wath'u nil-kikrah), dan mereka yang melakukannya berisiko menghadapi hukuman berat (had). The crime of decency or adultery serves as the act's foundation.

查看原文本刊更多论文

从积极的法律和伊斯兰法律的角度来分析性暴力受害者的权利

无论是通过法律程序还是通过具体的社会照顾设施，对性虐待受害者利益的考虑和保护必须在刑法政策和社会政策中得到考虑，无论是国家权力机构还是现有的社会机构。基于国家为每个人实现公平正义分配的目标和义务，性侵犯受害者的受保护权利是社会保障领域人权的重要组成部分。三个层次:本地、区域和全球。印尼刑法对性侵犯受害者的合法保护方式，以阻止受害者受害。给予性侵害受害人法律保护的形式是一般法律保护，即成员补偿和成员补偿。Menawarkan konseling sebagai akibat munculnya efek心理学家Yang merugikan dari kejahatan, memperoleh dukungan hukum, Dan mengamankan layanan bantuan mediis bagi korban Yang menderita secara fisik akibat kejahatan。Salah satu bentuk dukungan bagi korban kejahatan adalah bantuan hukum。Hukum Islam mengklasifikasikan pemerkosaan sebagai perzinahan dengan paksaan (al-wath'u il-kikrah)， dan mereka yang melakukannya berisiko menghadapi hukuman berat (had)。体面罪或通奸罪是该法案的基础。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Wajah Hukum

自引率

0.00%

发文量