Penempatan Tenaga Kerja Program Antar Kerja Antar Daerah

Medan Yonathan Mael
{"title":"Penempatan Tenaga Kerja Program Antar Kerja Antar Daerah","authors":"Medan Yonathan Mael","doi":"10.32938/jppol.v1i1.334","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan masih tergolong rendah yang tercermin dari rendahnya produktivitas kerja, baik tingkatnya maupun pertumbuhannya. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis  penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Di Kabupaten TTU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada Tingkat pemahaman terhadap undang-undang tenaga kerja, Intensitas sosialisasi Undang-Undang ketenagakerjaan, Tingkat Koordinasi antara Pemerintah dan Mitra terkait seperti LSM, PJTKI dan Instansi terkait.Tingkat Ketepatan Penempatan tenaga kerja mekanisme pelayanan AKAD dan besaran anggaran. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah model interaktif Milles dan Hubermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencari kerja  tidak mengetahui undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang tenaga kerja. Hal ini berdampak pada ketidaktahuan mereka mengenai hak dan kewajiban negara kepada pencari kerja. Belum intensnya Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi. Koordinasi yang dilakukan belum substansif dan terpadu.Tidak adanya anggaran berkaitan dengan AKAD tidak ada dalam anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Maka perlunya sosialisasi tentang undang-undang tenaga kerja kepada masyarakat dan calon tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu perlu ada pelatihan-pelatihan yang komprehensif  dan terukur serta perlunya bantuan dana dari Pemerintah","PeriodicalId":250244,"journal":{"name":"Jurnal Poros Politik","volume":"43 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-09-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Poros Politik","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.32938/jppol.v1i1.334","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0

Abstract

Mutu dan kemampuan tenaga kerja Indonesia secara keseluruhan masih tergolong rendah yang tercermin dari rendahnya produktivitas kerja, baik tingkatnya maupun pertumbuhannya. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis  penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Di Kabupaten TTU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian pada Tingkat pemahaman terhadap undang-undang tenaga kerja, Intensitas sosialisasi Undang-Undang ketenagakerjaan, Tingkat Koordinasi antara Pemerintah dan Mitra terkait seperti LSM, PJTKI dan Instansi terkait.Tingkat Ketepatan Penempatan tenaga kerja mekanisme pelayanan AKAD dan besaran anggaran. Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah model interaktif Milles dan Hubermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencari kerja  tidak mengetahui undang-undang No.39 Tahun 2004 tentang tenaga kerja. Hal ini berdampak pada ketidaktahuan mereka mengenai hak dan kewajiban negara kepada pencari kerja. Belum intensnya Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi melakukan sosialisasi. Koordinasi yang dilakukan belum substansif dan terpadu.Tidak adanya anggaran berkaitan dengan AKAD tidak ada dalam anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Maka perlunya sosialisasi tentang undang-undang tenaga kerja kepada masyarakat dan calon tenaga kerja oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu perlu ada pelatihan-pelatihan yang komprehensif  dan terukur serta perlunya bantuan dana dari Pemerintah
区域间工作区就业计划
印尼总体劳动力的质量和能力仍然很低,这反映出其低生产率和增长。本研究旨在描述和分析TTU区(阿卡德)地区之间的就业分配。本研究采用的方法是定性性描述性描述,研究重点是了解劳工法的程度、就业法的社会化化程度、政府与相关伙伴之间的协调程度,如非政府组织、PJTKI和相关机构。阿卡德服务机制和预算准确率。该研究使用的数据分析技术是互动Milles和Hubermans模型。调查结果显示,求职者不熟悉2004年《劳动法典》第39条。这影响了他们对国家求职者的权利和义务的无知。更不用说劳工和移民社会化了。这种协调既不是物质的结合。与阿卡德有关的预算不足不在人力和运输部门的预算之内。因此,社会化对社会劳工法以及就业和移民服务未来就业的必要性。此外,还需要全面的培训和政府资金援助
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
求助全文
约1分钟内获得全文 求助全文
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
0
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
确定
请完成安全验证×
copy
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
右上角分享
点击右上角分享
0
联系我们:info@booksci.cn Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。 Copyright © 2023 布克学术 All rights reserved.
京ICP备2023020795号-1
ghs 京公网安备 11010802042870号
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术官方微信