URGENSI PEMIDANAAN BAGI PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DARI KALANGAN NON PEJABAT PUBLIK DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi Pub Date : 2021-11-11 DOI:10.28932/di.v13i1.3660

Joice Viladelfia, Rahel Octora

{"title":"URGENSI PEMIDANAAN BAGI PELAKU PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DARI KALANGAN NON PEJABAT PUBLIK DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI","authors":"Joice Viladelfia, Rahel Octora","doi":"10.28932/di.v13i1.3660","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Kasus trading in influence atau perdagangan pengaruh di Indonesia telah marak terjadi dengan modus yang berbeda-beda, namun pengaturan eksplisit tentang delik perdagangan pengaruh hingga saat ini belum ada. Trading in influence banyak dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun pihak non pejabat publik, yang memiliki akses kepada otoritas publik. Tulisan ini membahas bagaimana pengaturan tindakan perdagangan pengaruh (trading in influence) oleh non pejabat publik dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta bagaimana urgensi kriminalisasi tindakan perdagangan pengaruh (trading in influence) dalam rangka optimalisasi pemberantasan Tipikor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan data ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. \nHasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia (dalam hal ini UU Pemberantasan Tipikor) belum mengatur secara tegas tindakan Trading in Influence, sehingga diperlukan revisi UU PTPK, untuk memasukan aturan Trading in Influence. Perumusan delik trading in influence di Indonesia sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dinilai sangat urgen dalam rangka mengoptimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.","PeriodicalId":246508,"journal":{"name":"Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi","volume":"46 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2021-11-11","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.28932/di.v13i1.3660","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 1

Abstract

Kasus trading in influence atau perdagangan pengaruh di Indonesia telah marak terjadi dengan modus yang berbeda-beda, namun pengaturan eksplisit tentang delik perdagangan pengaruh hingga saat ini belum ada. Trading in influence banyak dilakukan baik oleh penyelenggara negara maupun pihak non pejabat publik, yang memiliki akses kepada otoritas publik. Tulisan ini membahas bagaimana pengaturan tindakan perdagangan pengaruh (trading in influence) oleh non pejabat publik dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta bagaimana urgensi kriminalisasi tindakan perdagangan pengaruh (trading in influence) dalam rangka optimalisasi pemberantasan Tipikor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Pengolahan data ini diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sistem perundang-undangan di Indonesia (dalam hal ini UU Pemberantasan Tipikor) belum mengatur secara tegas tindakan Trading in Influence, sehingga diperlukan revisi UU PTPK, untuk memasukan aturan Trading in Influence. Perumusan delik trading in influence di Indonesia sebagai bagian dari tindak pidana korupsi dinilai sangat urgen dalam rangka mengoptimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

查看原文本刊更多论文

为了根除腐败罪行，公共官员的影响力贸易参与者的当务之急

在印度尼西亚，影响交易案件普遍存在于不同的模式下，但明确地安排交易影响到目前为止还不存在。具有影响力的交易往往是由国家组织者和非公职人员进行的，他们都可以获得公共权力。这篇文章讨论了非政府官员的影响力交易行为(变化交易)是如何与《典型腐败法》(典型腐败法)的执行联系在一起的，以及在最乐观的平版交易行为中，打击腐败行为的紧迫性。本研究采用法制法，采用研究文献的方法，采用法律法和收集数据的概念性方法。处理这些数据是经过定性处理和分析的。这项研究的结果是，印尼的法律体系(在这种情况下，平版平版法)还没有明确规定任何具有影响力的交易行为，因此，需要对PTPK法进行修改，以包括任何有影响力的交易规则。印尼极具传染性交易交易作为腐败罪行的一部分被认为是非常紧迫的，目的是积极消除腐败罪行。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi

自引率

0.00%

发文量