Integration of the State Financial Supervision and Audit System in Public Legal Entities

Abstract

Luasnya lingkup keuangan negara memberikan implikasi pada luasnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pasal 23e menyebutkan “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” dengan frasa demikian telah mengamini sistem pengawasan yang sentralistik, artinya bertumpu pada BPK, dengan demikian banyaknya aspek pemeriksaan keuangan negara memberikan dampak pada efektifitas terhadap kinerja pengawasan keuangan negara. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya inefisiensi dalam model pengawasan di Indonesia, konsepsi pengawasan pemeriksaan yang masih sentralistik, BPK secara holistik masih memeriksa laporan keuangan lembaga negara yang menggunakan APBN untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.  Demikian diperlukan integrasi pengawasan dengan modelpengawasan berjenjang demikian dapat memperluas Span of Control, tumpang tindih pengawasan, dan menciptakan sistem check and recheck, mendeteksi dini penyimpangan, dan pengawasan yang lebih terfokus.