{"title":"Aplikasi E-faktur Dalam Aturan Pemusatan PPN","authors":"Dwiyanti Dwiyanti, Basri Musri","doi":"10.17509/JPAK.V7I2.17080","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"AbstractE-faktur still has many loopholes in VAT rules, one of which is the VAT centralization. This study aims to examine differences of how e-faktur applied before and after VAT centralization, the causes why it cannot accommodate the rules and motivate tax payers to delay tax payment. Qualitative method is used in this study to deeper analyze into phenomenon of e-faktur to VAT centralization where occur in PT X. The results show that the differences of VAT application before and after centralization lie in the number of user administration and authority to issue tax invoice. Identifying tax id number is the problem that causes tax payers cannot make a correction tax report of data before centralization. The factor that motivates tax payers to delay tax payment trigger with conflict of interest among tax offices in order to reap tax revenue target.Keywords. E-faktur, tax invoice, VAT centralization AbstrakE-faktur masih memiliki banyak celah dalam aturan PPN, salah satunya adalah dalam aturan pemusatan PPN. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan, penyebab kenapa e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan tersebut dan motivasi dari PKP menunda pembayaran pajak. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis lebih dalam fenomena dari e-faktur terhadap pemusatan PPN yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan terletak pada jumlah admin e-faktur dan kewenangan pembuatan faktur pajak. Identifikasi NPWP merupakan masalah yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat SPT pembetulan atas data sebelum pemusatan. Konflik kepentingan antar KPP untuk mendapatkan penerimaan pajak, memotivasi PKP untuk menunda pembayaran pajak.Kata kunci. E-faktur, faktur pajak, pemusatan PPN ","PeriodicalId":436887,"journal":{"name":"Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan","volume":"22 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-07-06","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.17509/JPAK.V7I2.17080","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
AbstractE-faktur still has many loopholes in VAT rules, one of which is the VAT centralization. This study aims to examine differences of how e-faktur applied before and after VAT centralization, the causes why it cannot accommodate the rules and motivate tax payers to delay tax payment. Qualitative method is used in this study to deeper analyze into phenomenon of e-faktur to VAT centralization where occur in PT X. The results show that the differences of VAT application before and after centralization lie in the number of user administration and authority to issue tax invoice. Identifying tax id number is the problem that causes tax payers cannot make a correction tax report of data before centralization. The factor that motivates tax payers to delay tax payment trigger with conflict of interest among tax offices in order to reap tax revenue target.Keywords. E-faktur, tax invoice, VAT centralization AbstrakE-faktur masih memiliki banyak celah dalam aturan PPN, salah satunya adalah dalam aturan pemusatan PPN. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan, penyebab kenapa e-faktur tidak dapat mengakomodir aturan tersebut dan motivasi dari PKP menunda pembayaran pajak. Metode kualitatif digunakan untuk menganalisis lebih dalam fenomena dari e-faktur terhadap pemusatan PPN yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan penerapan e-faktur sebelum dan sesudah pemusatan terletak pada jumlah admin e-faktur dan kewenangan pembuatan faktur pajak. Identifikasi NPWP merupakan masalah yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat SPT pembetulan atas data sebelum pemusatan. Konflik kepentingan antar KPP untuk mendapatkan penerimaan pajak, memotivasi PKP untuk menunda pembayaran pajak.Kata kunci. E-faktur, faktur pajak, pemusatan PPN
[摘要]我国增值税法规仍存在诸多漏洞,其中之一就是增值税集中化。本研究旨在探讨增值税集中化前后e-faktur应用的差异,以及其不能适应规则和激励纳税人延迟纳税的原因。本研究采用定性方法对x省发生的增值税集中电子化现象进行了深入分析。结果表明,增值税集中化前后的增值税申报差异在于用户管理次数和税务发票开票权限。识别税号是导致纳税人在集中前无法对数据进行更正纳税申报的问题。促使纳税人延迟纳税的因素引发了税务机关之间为实现税收目标而产生的利益冲突。E-faktur,税务发票,增值税集中化摘要-faktur masih memiliki banyak celah dalam aturan PPN, salah satunya adalah dalam aturan pemusatan PPN。Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan e- fakturr sebelum dan sesudah pemusatan, penyebab kenapa e- fakturr datat mengakomodir aturan tersebut danmotivasi dari PKP menunda pembayaran pajak。2 .方法定性分析方法定性分析方法,定性分析方法,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析,定性分析。识别NPWP merupakan masalah yang menyebabkan PKP tidak dapat member SPT pembetulan数据sebelum pemusatan。我想说的是,我想说的是,我想说的是,我想说的是,我想说的是,我想说的是,我想说的是,我想说的是,我想说的是,我想说的是。型kunci。E-faktur, faktur pajak, pemusatan PPN