{"title":"ASPEK HUKUM REKLAMASI PERTAMBANGAN BATUBARA PADA KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TIMUR","authors":"Hilda Ainy Apriliany","doi":"10.25134/logika.v11i01.2535","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"The purpose of this research is how do the laws and regulations governing coal mining reclamation obligations conform to the principles of forest protection? And how the implementation of the legislation regarding the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan. The research method used is normative juridical. The results of the study are that the implementation of the laws and regulations concerning the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan is not good. This is due to the choice of reclamation obligations that have consequences for forest loss. The East Kalimantan Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts / cities that have coal mining areas in the forest area. Keywords : mining reclamation; Forest Abstrak Tujuan penelitian yaitu bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban reklamasi pertambangan batubara memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan? Dan bagaimana implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara di area kawasan hutan di Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Hasil penelitian adalah implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tam- bang batubara di area kawasan hutan di Kaltim tidak baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan- pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi Kaltim tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan. Kata Kunci : reklamasi pertambangan; kawasan hutan","PeriodicalId":128301,"journal":{"name":"Logika : Journal of Multidisciplinary Studies","volume":"5 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2020-05-20","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Logika : Journal of Multidisciplinary Studies","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2535","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1
Abstract
The purpose of this research is how do the laws and regulations governing coal mining reclamation obligations conform to the principles of forest protection? And how the implementation of the legislation regarding the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan. The research method used is normative juridical. The results of the study are that the implementation of the laws and regulations concerning the reclamation of coal mines in the forest area in East Kalimantan is not good. This is due to the choice of reclamation obligations that have consequences for forest loss. The East Kalimantan Provincial Government has not made efforts to improve regulations, including weak supervision of coal mining companies. The practice of reclamation as an obligation is not carried out properly and occurs in almost all districts / cities that have coal mining areas in the forest area. Keywords : mining reclamation; Forest Abstrak Tujuan penelitian yaitu bagaimana pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban reklamasi pertambangan batubara memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan hutan? Dan bagaimana implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tambang batubara di area kawasan hutan di Kalimantan Timur. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normative. Hasil penelitian adalah implementasi peraturan perundangan mengenai reklamasi tam- bang batubara di area kawasan hutan di Kaltim tidak baik. Hal ini disebabkan adanya pilihan- pilihan kewajiban reklamasi yang berkonsekuensi hilangnya hutan. Pemerintah Provinsi Kaltim tidak melakukan upaya-upaya perbaikan aturan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara. Praktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki area pertambangan batubara di kawasan hutan. Kata Kunci : reklamasi pertambangan; kawasan hutan
本研究的目的是关于煤矿复垦义务的法律法规如何符合森林保护原则?以及东加里曼丹森林地区煤矿复垦立法的实施情况。使用的研究方法是规范法学。研究结果表明,东加里曼丹林区煤矿复垦法律法规执行情况不佳。这是由于选择复垦义务会对森林损失造成后果。东加里曼丹省政府没有努力改善法规,包括对煤矿公司的监管不力。复垦作为一项义务的做法没有得到适当的执行,几乎所有在森林地区有采煤区的县/市都有这种做法。关键词:矿山复垦;【森林文摘】土鹃penelitian yitu bagaimana pengaturan peraturan perundang undangan yang mengatur kewajiban reklamasi pertambangan batubara memoriliki kessuan dengan prinsip perlindungan hutan?加里曼丹,喀里曼丹,喀里曼丹,喀里曼丹。方法:阳阳伞,阳阳伞,阳阳伞,阳阳伞,阳阳伞。Hasil penelitian adalah implementasperaturan perundangan mengenai reklamasi tam- bang batubara - di地区kawasan hutan di Kaltim tiak baik。哈尔尼·迪布巴坎·阿达尼亚·皮利汗·皮利汗·克瓦吉汗·克瓦吉汗·克瓦吉汗·克瓦吉汗·克瓦吉汗·杨·贝肯斯·库恩斯·希兰尼亚·胡坦。佩明塔省,Kaltim tidak melakukan upayan -upaya perbaikan, atan termasuk lemahnya pengawasan terhadap perusahaan pertambangan batubara。pakaktik reklamasi sebagai kewajiban tidak dilakukan sebagaimana mestinya dan terjadi di hampir semua kabupaten/kota yang memiliki地区pertambangan batubara di kawasan hutan。Kata Kunci: reklamasi pertambangan;kawasan hutan