{"title":"INTEGRASI TARGET DAN INDIKATOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) KE DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI JAWA TENGAH","authors":"Arif Sofianto","doi":"10.36762/jurnaljateng.v17i1.784","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tantangan berat bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Di tingkat daerah, integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan menemui banyak tantangan, karena sebagian indikator belum sesuai dengan kondisi daerah, serta ketersediaan data-data yang sangat terbatas. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis integrasi indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Jawa Tengah, dengan mengambil kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Grobogan. Informan penelitian ialah pihak yang memiliki kewenangan menyusun perencanaan pembangunan, serta aktor nonpemerintah. Teknik analisis data menggunakan model inetraktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan penelitian ini ialah bahwa implementasi SDGs di Jawa Tengah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan SDGs hanya dimaknai sebagai kegiatan BAPPEDA, serta di dalam penyusunan rencana aksi masih sangat sedikit program pemerintah maupun nonpemerintah yang diintegrasikan. Kendala lain adalah lemahnya komtimen antar stakeholder, baik di dalam sharing data dan sumberdaya, perumusan program dan penyusunan rencana aksi. Oleh sebab itu disarankan agar SDGs sebagai milik bersama dimulai dari komitmen kepala daerah, baik dalam hal sharing program, penguatan komitmen antar pihak, membangun tim solid dalam rangka penyediaan basis data dan program kegiatan, komunikasi dan sinkronisasi.","PeriodicalId":220402,"journal":{"name":"Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah","volume":"86 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-06-28","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"3","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.36762/jurnaljateng.v17i1.784","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 3
Abstract
Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan tantangan berat bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Di tingkat daerah, integrasi SDGs ke dalam perencanaan pembangunan menemui banyak tantangan, karena sebagian indikator belum sesuai dengan kondisi daerah, serta ketersediaan data-data yang sangat terbatas. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis integrasi indikator SDGs ke dalam dokumen perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Jawa Tengah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Jawa Tengah, dengan mengambil kasus di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Grobogan. Informan penelitian ialah pihak yang memiliki kewenangan menyusun perencanaan pembangunan, serta aktor nonpemerintah. Teknik analisis data menggunakan model inetraktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Kesimpulan penelitian ini ialah bahwa implementasi SDGs di Jawa Tengah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota masih belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan SDGs hanya dimaknai sebagai kegiatan BAPPEDA, serta di dalam penyusunan rencana aksi masih sangat sedikit program pemerintah maupun nonpemerintah yang diintegrasikan. Kendala lain adalah lemahnya komtimen antar stakeholder, baik di dalam sharing data dan sumberdaya, perumusan program dan penyusunan rencana aksi. Oleh sebab itu disarankan agar SDGs sebagai milik bersama dimulai dari komitmen kepala daerah, baik dalam hal sharing program, penguatan komitmen antar pihak, membangun tim solid dalam rangka penyediaan basis data dan program kegiatan, komunikasi dan sinkronisasi.