{"title":"VISI DAN MISI KEPALA DAERAH DI BAWAH KENDALI NEGARA (STUDI KASUS PADA PROGRAM PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA OLEH GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT)","authors":"Muhammad saleh Saleh, Masyhur","doi":"10.53952/jir.v10i2.422","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"This research aims to find how the power relationship between the vision and mission of the regional head if the implementation is associated with the dominance of the state through existing laws and regulations. The research uses a qualitative method with secondary data sources obtained from documents issued or produced by the local government of West Nusa Tenggara province, DPRD in the form of RPJP, RPJM, Governor Regulation, and other newspapers media. This study found that the granting of scholarships, especially to students, is one of the flagship programs of the Governor and deputy governor-elect, in face of Law No. 23 of 2014 in which the Provincial Head does not have the authority to manage the financing of universities. The condition has an impact on the implementation of the vision and mission of the regional head. On the one hand, changes in governor regulation 3 times (governor regulation number 2 of 2020, governor regulation number 49 of 2020, and governor regulation number 1 of 2021) during 2020 and 2021, give an idea that scholarship granting has normative constraints especially related to responsible institutions/ agencies.\nKeywords: vision and mission, governor's regulation, scholarship, West Nusa Tenggara\nAbstrak \nPenelitian ini bertujuan untuk menemukan bagiamana relasi kuasa antara visi dan misi kepala daerah jika pelaksanaannya dikaitkan dengan dominasi negara melalui peraturan perundang-udangan yang ada. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh pemerintah daerah propinsi Nusa Tenggara Barat, DPRD berupa RPJP, RPJM, Peraturan Gubernur, dan media Koran lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa pemberian beasiswa khususnya kepada mahasiswa merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, berhadapan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana Kepala Daerah Propinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengelola pembiayaan perguruan tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada implementasi visi dan misi kepala daerah propinsi NTB. Di satu sisi perubahan peraturan gubernur sebanyak 3 kali (peraturan gubernur nomor 2 tahun 2020, peraturan gubernur nomor 49 tahun 2020 dan peraturan gubernur nomor 1 tahun 2021) selama Tahun 2020 dan tahun 2021, memberikan gambaran bahwa pemberian beasiswa memiliki kendala normatif terutama berkaitan dengan lembaga/instansi yang bertanggung jawab.\nKata kunci: visi, misi, peraturan gubernur, beasiswa, Nusa Tenggara Barat\n \n ","PeriodicalId":355440,"journal":{"name":"Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani","volume":"70 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-07-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.53952/jir.v10i2.422","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
Abstract
This research aims to find how the power relationship between the vision and mission of the regional head if the implementation is associated with the dominance of the state through existing laws and regulations. The research uses a qualitative method with secondary data sources obtained from documents issued or produced by the local government of West Nusa Tenggara province, DPRD in the form of RPJP, RPJM, Governor Regulation, and other newspapers media. This study found that the granting of scholarships, especially to students, is one of the flagship programs of the Governor and deputy governor-elect, in face of Law No. 23 of 2014 in which the Provincial Head does not have the authority to manage the financing of universities. The condition has an impact on the implementation of the vision and mission of the regional head. On the one hand, changes in governor regulation 3 times (governor regulation number 2 of 2020, governor regulation number 49 of 2020, and governor regulation number 1 of 2021) during 2020 and 2021, give an idea that scholarship granting has normative constraints especially related to responsible institutions/ agencies.
Keywords: vision and mission, governor's regulation, scholarship, West Nusa Tenggara
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bagiamana relasi kuasa antara visi dan misi kepala daerah jika pelaksanaannya dikaitkan dengan dominasi negara melalui peraturan perundang-udangan yang ada. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh pemerintah daerah propinsi Nusa Tenggara Barat, DPRD berupa RPJP, RPJM, Peraturan Gubernur, dan media Koran lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa pemberian beasiswa khususnya kepada mahasiswa merupakan salah satu program unggulan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, berhadapan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dimana Kepala Daerah Propinsi tidak memiliki kewenangan untuk mengelola pembiayaan perguruan tinggi. Kondisi tersebut berdampak pada implementasi visi dan misi kepala daerah propinsi NTB. Di satu sisi perubahan peraturan gubernur sebanyak 3 kali (peraturan gubernur nomor 2 tahun 2020, peraturan gubernur nomor 49 tahun 2020 dan peraturan gubernur nomor 1 tahun 2021) selama Tahun 2020 dan tahun 2021, memberikan gambaran bahwa pemberian beasiswa memiliki kendala normatif terutama berkaitan dengan lembaga/instansi yang bertanggung jawab.
Kata kunci: visi, misi, peraturan gubernur, beasiswa, Nusa Tenggara Barat
本研究的目的是通过现有的法律法规,发现如果地区领导人的愿景和使命的实施与国家的主导地位之间的权力关系是如何关联的。本研究采用定性方法,二手数据来源为西努沙登加拉省地方政府以RPJP、RPJM、Governor Regulation和其他报纸媒体的形式发布或制作的文件。这项研究发现,在2014年第23号法律规定省长无权管理大学融资的情况下,授予奖学金,特别是向学生颁发奖学金,是省长和副省长当选人的旗舰项目之一。这种情况对区域负责人的愿景和使命的执行有影响。一方面,在2020年和2021年期间,三次省长条例(2020年第2号省长条例、2020年第49号省长条例和2021年第1号省长条例)的变化表明,奖学金授予具有规范性约束,特别是与责任机构/机构相关的约束。关键词:愿景与使命,省长规章,奖学金,西努沙岛登甘拉邦,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔,尼泊尔Penelitian menggunakan方法的质量统计数据在yang diperoleh dari dokumen yang dikeluarkan atau dihasilkan oleh peremintah daerah propinsi Nusa Tenggara Barat, DPRD berupa RPJP, RPJM, Peraturan Gubernur, dan media Koran lainnya下寻找。Penelitian ini menemukan bahwa pemberian beasiswa khususnya kepada mahasiswa merupakan salah satu program ungulan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih, berhappan dengan UU 11月23日,2014年11月23日,dimana Kepala Daerah propinih memoriliki kewenangan untuk mengelola pembiayaan perguran tinggi。Kondisi tersebut berdampak pada实施访问,但misi kepala daerah支持NTB。(2) 2020年1月1日,2020年1月1日,2020年1月1日,2020年1月1日,2020年1月1日,2020年1月1日,2020年1月1日,2015年1月1日,全国人大代表,全国人大代表,全国人大代表,全国人大代表,全国人大代表,全国人大代表,全国人大代表,全国人大代表。Kata kunci: visi, misi, peraturan gubernur, beasiswa, Nusa Tenggara Barat