URGENSI PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN SEMARANG YANG TERTIB UKUR

Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang Pub Date : 2022-07-26 DOI:10.55606/sinov.v5i1.215

Nurti Lestari

{"title":"URGENSI PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN SEMARANG YANG TERTIB UKUR","authors":"Nurti Lestari","doi":"10.55606/sinov.v5i1.215","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal sebagai upaya perlindungan konsumen telah dilimpahkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang telah melaksanakan kegiatan metrologi legal secara mandiri sejak 14 Februari 2019. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian di wilayah Kabupaten Semarang. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah meliputi urgensi pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang, faktor penghambat, serta solusi dalam mengatasi faktor- faktor tersebut sebagai upaya mewujudkan daerah tertib ukur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan studi kasus di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang sangatlah penting. Kendala yang dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal berupa belum tersedianya SDM Pengawas Kemetrologian, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP), serta kurangnya sarana dan prasarana. Pelaksanaan pengawasan metrologi legal sebagai bentuk perlindungan konsumen berperan penting dalam penilaian Daerah Tertib Ukur.","PeriodicalId":180056,"journal":{"name":"Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2022-07-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.55606/sinov.v5i1.215","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}

引用次数: 0

Abstract

Kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan metrologi legal sebagai upaya perlindungan konsumen telah dilimpahkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UPTD Metrologi Legal Kabupaten Semarang telah melaksanakan kegiatan metrologi legal secara mandiri sejak 14 Februari 2019. Kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan tera/tera ulang dan pengawasan kemetrologian di wilayah Kabupaten Semarang. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah meliputi urgensi pelaksanaan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang, faktor penghambat, serta solusi dalam mengatasi faktor- faktor tersebut sebagai upaya mewujudkan daerah tertib ukur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan studi kasus di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pengawasan metrologi legal di Kabupaten Semarang sangatlah penting. Kendala yang dihadapi oleh UPTD Metrologi Legal berupa belum tersedianya SDM Pengawas Kemetrologian, rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapan (UTTP), serta kurangnya sarana dan prasarana. Pelaksanaan pengawasan metrologi legal sebagai bentuk perlindungan konsumen berperan penting dalam penilaian Daerah Tertib Ukur.

查看原文本刊更多论文

根据2014年第23条对地方政府的规定，都市政府在消费者保护方面提供了合法的权力和监督。从2019年2月14日起，三宝垄UPTD metro law Semarang一直在自动开展地铁业务。本研究预计将提供有关三宝垄地区地区再融资和监督的信息。这项研究的重点将包括三宝垄对业业业监督的紧急实施、抑制因素以及实现计量区域的解决方案。本研究采用的方法是对三宝垄库库研究和案例研究的定性方法。研究结果表明，三宝垄的协调协调是至关重要的。官方UPTD metro所面临的法律障碍还没有人力担任紧急调度人员，缺乏维持计价器、Takar、权衡和设备(UTTP)的公共意识，以及工具和基础设施的缺乏。作为一种消费者保护形式的合法监管在区域评估中发挥了重要作用。

本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。

求助全文

约1分钟内获得全文求助全文

来源期刊

Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang

自引率

0.00%

发文量