Hambatan Komunikasi Politik Antar Partai di Parlemen

Abstract

Penelitian ini mengkaji hambatan komunikasi yang terjadi di Setgab pimpinan Partai Demokrat dengan mitra koalisinya di Parlemen, atas Kebijakan Pemerintah yang mengusulkan kenaikan Harga BBM dalam Rancangan UU APBN Perubahan Tahun 2012. Studi ini berlandaskan teorisasi dari teori kontruksi sosial, teori interaksi simbolik, dan teori dramaturgis. Peneliti memilih paradigma kontruktivis sebagai perspektif dalam melihat obyek penelitian, serta memakai pendekatan kualitatif agar mendapatkan temuan yang mendalam, melalui metode studi kasus guna menemukan kekhususan. Data primer didapatkan melalui wawancara mendalam bersama informan kunci dan observasi langsung dengan mengamati jalannya setiap rapat pembahasan usulan pemerintah di Komisi VII DPR, Banggar DPR dan Sidang Paripurna DPR. Data dianalisis secara kualitatif mengunakan analisis domain dan taksonomi. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan komunikasi yang sebabkan: komunikasi yang tidak sampai kebawah, lemahnya kontrol dan komitmen di Setgab, adanya perbedaan kepentingan, media massa dan opini publik, menjadi panggung pertunjukkan, dan kebebasan berpendapat yang menghambat komunikasi. Sedangkan Mengapa Setgab tidak berjalan ideal dikarenakan posisi Setgab yang tidak mengikat secara hukum terhadap mitra koalisi di Parlemen. Kesimpulan tersebut menunjukan secara jelas adanya situasi komunikasi yang tidak berjalan efektif karena adanya hambatan komunikasi. Karena itu, perlu ada terobosan politik yang mengikat secara hukum setiap parpol ketika berikrar berkoalisi di Parlemen, guna meningkatkan komunikasi politik yang efektif di periode berikutnya.