Korupsi dan Birokrasi: Non-Conviction based Asset Forfeiture sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna

Abstract

Penelitian normatif ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan mekanisme perampasan kekayaan melalui NCB Asset Forfeiture dibandingkan pemidanaan yang telah diberlakukan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah NCB Asset Forfeiture dapat menjadi upaya penanggulangan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam birokrasi. Pemidanaan korupsi di birokrasi belum berhasil menanggulangi tindak pidana korupsi, sehingga gagasan NCB Asset Forfeiture dimunculkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan kerugian negara. Penelitian ini menemukan fakta bahwa mekanisme NCB Asset Forfeiture lebih efektif karena tidak perlu membuktikan perbuatan dari pelaku tindak pidana selama harta yang menjadi kekayaan pelaku diduga merupakan harta tercemar sehingga lebih efisien waktu. NCB Asset Forfeiture juga lebih baik dibandingkan dengan perampasan kekayaan melalui jalur perdata sebagaimana telah tersedia dalam UU Tipikor saat ini. Hal ini terjadi karena menerapkan hukum perdata pada kasus pidana sama dengan membebankan pembuktian kepada jaksa dan memungkinkan terjadinya gugatan rekovensi terhadap jaksa selaku penggugat. Selain itu, NCB Asset Forfeiture dapat menjadi upaya penanggulangan tindak pidana baik dalam ranah birokrasi maupun secara general dikarenakan mekanismenya yang bukan lagi berdasarkan gagasan “follow the person” tetapi “follow the money” sehingga diharapkan pemikiran bahwa korupsi di Indonesia menguntungkan dapat terbantahkan.