IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN FRAUD DALAM PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT NASIONAL DIPONEGORO JAWA TENGAH

Abstract

Fraud dalam layanan kesehatan merupakan salah satu resiko dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Fraud dapat mengakibatkan kerugian finansial, keselamatan pasien, maupun merusak citra pelaku. Rumah sakit sebagai Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus membentuk tim pencegahan fraud. Penelitian ini bertujuan menganalisis Implementasi Kebijakan Pencegahan Fraud di Rumah Sakit Nasional Diponegoro. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan jumlah informan sebanyak 11 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan content analysis. Hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi kebijakan pencegahan fraud di Rumah Sakit Nasional Diponegoro belum berjalan optimal dikarenakan terhambat pandemi Covid-19, sehingga tim pencegahan fraud belum menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 tahun 2019. Kebijakan Pencegahan Fraud belum memiliki ukuran indikator dan sasaran pengelola kebijakan yang jelas dan terukur yang digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan. SDM tim perlu ditambah dan harus ditingkatkan lagi dengan pelatihan bagi koder. Dukungan Sumber daya materi belum ada, dukungan sarana dan prasarana sudah lengkap dan cukup. Koordinasi tim dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Satuan Pengawas Internal (SPI), dokter, koder belum berjalan dengan efektif. Standard Operating Procedure (SOP) belum ada, mekanisme pembagian tugas belum ada. Disposisi implementator sangat mendukung dan berkomitmen serta bertanggung jawab. Sikap dokter, koder, petugas klaim, pengawas internal dan pimpinan Rumah Sakit semua mendukung dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Fraud di Rumah Sakit Nasional Diponegoro.