PELAKSANAAN KEBIJAKAN RUJUKAN BERJENJANG BAGI PESERTA BPJS KESEHATAN

Abstract

BPJS Kesehatan  dalam memberikan pelayanan kepada para peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menerapkan kebijakan rujukan berjenjang. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga menerapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan. Kabupaten Bantul menduduki peringkat pertama untuk kasus rujukan tertinggi di Provinsi DIY yaitu yaitu 136.668 kasus. Penerapan kebijakan rujukan berjenjang tersebut masih memberikan permasalahan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan rujukan berjenjang bagi peserta BPJS Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Bantul Yogyakarta Tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Rancangan penelitian adalah studi kasus (case study). Penelitian ini akan dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama (FKTP)  Kabupaten Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kebijakan rujukan berjenjang di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertamaa (FKTP) di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan dengan baik dan mengacu pada Peraturan Gubernur DIY No 59 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan khususnya pada pasal 9, 10, 11 dan 12. Kebijakan yang terbaru adalah Keputusan Kadinkes Provinsi DIY No 445/00905/III-2 tahun 2017 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan yang salah satunya menyebutkan bahwa pelayanan rujukan dilaksanakan dengan berbasis wilayah dan kompetensi. Selain itu juga Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan No 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sistem rujukan berjenjang berbasis kompetensi melalui integrasi sistem informasi. BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi terkait dengan penerapan kebijakan-kebijakan yang baru terkait rujukan berjenjang.