Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan terdapat masalah yang dihadapi seperti belum memahaminya PPTK terhadap kebijakan terbaru, kegiatan yang tumpang tindih dengan bidang lain serta masih banyak indikator kinerja dan output serta outcome kegiatan yang belum sesuai dengan peraturan terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sehingga permasalahan yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif yang artinya data atau informasi dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan dan menggunakan teori model George C. Edward III yang menggunakan 4 dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) untuk mendapatkan keberhasilan dalam implementasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Permasalahan tersebut terdapat pada indikator insentif yang belum memadai dan indikator Standard Operational Procedures (SOPs) yang belum sesuai dengan kebijakan terbaru sehingga membuat beberapa kegiatan masih tumpang tindih dengan kegiatan pada bidang lain.