Criteria,institusional,and priority policies in mitigating conflict between human and Tapanuli orangutans in North Sumatra

Konflik manusia dan orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) di Sumatera Utara meningkat dalam lima tahun terakhir. Konflik mereka disebabkan karena deforestasi hutan, pembukaan lahan, kerusakan tanaman dan perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi kriteria dan kelembagaan prioritas serta rekomendasi kebijakan dalam mitigasi konflik manusia-orangutan tapanuli sehingga dapat menciptakan hubungan harmonis keduanya di masa mendatang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan wawancara terstruktur. Analisis data dilakukan dengan menggunakan  Software Expert Choice dan Microsoft Excel 2010. Hasil penelitian menyatakan bahwa kriteria prioritas adalah pemulihan ekologi (habitat dan populasi) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.  Lembaga yang paling tepat untuk melaksanakan program mitigasi adalah pemerintah dan lembaga adat. Perusahaan swasta dan LSM dapat mendukung dan terlibat dalam program pemerintah.  Kebijakan dan program yang direkomendasikan antara lain 1) para pihak mendorong peraturan penanggulangan konflik manusia-satwa liar (Permenhut No. 48 tahun 2008) menjadi peraturan pemerintah; 2) pemulihan kebutuhan ekologi orangutan melalui peningkatan pengamanan hutan konservasi, menetapkan blok pelestarian satwa pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan pengembangan koridor satwa; dan 3) meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan kearifan lokal masyarakat melalui pembangunan desa ekowisata, membangun pusat perikanan dan peternakan dan meningkatkan peranan kearifan lokal dalam pengelolaan lahan. Kata Kunci : konflik, pemerintah, masyarakat, orangutan tapanuli; hutan.