PERAN DEKRANASDA KOTA PROBOLINGGO DALAM PENGEMBANGAN UMKM/IKM BERBASIS INDUSTRI KREATIF LOKAL

Pembangunan ekonomi daerah melibatkan peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya lokal dan membangun pola kemitraan. Keberadaan UMKM dan UKM dapat mendukung program pembangunan ekonomi daerah. Sehingga UMKM/IKM membutuhkan pendampingan seperti penyediaan infrastruktur, pelayanan, bantuan permodalan, dukungan lainnya, dan arahan. Pengembangan UMKM juga dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Probolinggo bersama rekan-rekan Dekranasda Kota Probolinggo. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian terkait peran Dekranasda Kota Probolinggo bagi pengembangan UMKM/IKM yang bergerak di bidang industri kreatif lokal baik produk kuliner maupun kerajinan khas Kota Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus dan September di Kota Probolinggo. Teknik pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi serta didukung dengan studi literatur ilmiah. Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian ini, kemudian data penelitian disusun secara sistematis, langkah selanjutnya penulis akan menganalisis data dan informasi tersebut. Analisis data kualitatif berkelanjutan dan berkembang di seluruh program. Sehingga dikenal produk kuliner dan produk kerajinan unggulan. Seperti olahan ikan laut, rengginang, olahan mangga, kecap, keripik pisang dan olahan jagung. Sedangkan kerajinan tangan, tenun, keramik, batik, bordir, anyaman, kerajinan tangan, dan lain-lain. Dekranasda berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui industri kreatif lokal. Peran Dekranasda Kota Probolinggo pertama sebagai motivator dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia atau pengrajin. Kedua, sebagai komunikator dalam mengembangkan target pasar produk kerajinan. Ketiga, sebagai dinamisator dalam menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah.