{"title":"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN SISTEM MERIT PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN BANGKA SELATAN","authors":"A. Permana, Rahmad Taufik","doi":"10.24198/responsive.v6i1.42811","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN bertujuan membentuk sumber daya aparatur unggul demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangka Selatan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III ditambah dengan implementasi prinsip sistem merit yang meliputi kualifikasi (qualification), kompetensi (competence), kinerja (performance), terbuka (open) dan keadilan (fairness). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara umum implementasi kebijakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangka Selatan telah cukup efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem merit. Aspek komunikasi, transaparansi serta keadilan (fairness) menjadi prinsip yang harus diperhatikan, khususnya mengenai perlindungan peserta dari sikap politik karena Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melakukan pelantikan terhadap salah satu dari 3 (tiga) peserta seleksi terbaik. Perlu penguatan peran Komisi Aparatur Sipil Negara agar rekomendasi yang dikeluarkan dapat menjamin kepatuhan instansi daerah terhadap pelaksanaan seleksi terbuka. Selain itu, pemeritah Kabupaten Bangka Selatan juga diharapkan dapat membuat SOP terkait seleksi terbuka dan membangun assessment center sebagai pusat penilaian kompetensi pegawai.","PeriodicalId":83248,"journal":{"name":"The Responsive community : rights and responsibilities","volume":"95 1","pages":""},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2023-04-05","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"The Responsive community : rights and responsibilities","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24198/responsive.v6i1.42811","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN SISTEM MERIT PADA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN BANGKA SELATAN
Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN bertujuan membentuk sumber daya aparatur unggul demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangka Selatan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III ditambah dengan implementasi prinsip sistem merit yang meliputi kualifikasi (qualification), kompetensi (competence), kinerja (performance), terbuka (open) dan keadilan (fairness). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi pustaka, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Secara umum implementasi kebijakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bangka Selatan telah cukup efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip sistem merit. Aspek komunikasi, transaparansi serta keadilan (fairness) menjadi prinsip yang harus diperhatikan, khususnya mengenai perlindungan peserta dari sikap politik karena Pejabat Pembina Kepegawaian tidak melakukan pelantikan terhadap salah satu dari 3 (tiga) peserta seleksi terbaik. Perlu penguatan peran Komisi Aparatur Sipil Negara agar rekomendasi yang dikeluarkan dapat menjamin kepatuhan instansi daerah terhadap pelaksanaan seleksi terbuka. Selain itu, pemeritah Kabupaten Bangka Selatan juga diharapkan dapat membuat SOP terkait seleksi terbuka dan membangun assessment center sebagai pusat penilaian kompetensi pegawai.