Analisis Model Implementasi Kebijakan Publik pada Pemerintah Desa di Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Semangat dari Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah mengembalikan otoritas desa, namun pada implementasi lapangannya birokratisasi pihak supradesa kepada pemerintah desa berlangsung dengan sangat ketat. Penelitian ini mengambil lokus pada desa-desa yang berada di Kecamatan Dau Kabupaten Malang guna menganalisis pelaksanaan kebijakan di kawasan perdesaan yang diapit oleh Kota Malang dan Kota Batu. Kajian analisis terhadap implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa diperlukan guna merumuskan rekomendasi model implementasi kebijakan publik di desa-desa yang memiliki keragaman latar belakang demografi, sosiologi dan tingkat pendidikan warga. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan publik pada pemerintahan desa, serta bagaimanakah analisis model implementasi kebijakan bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada pemerintahan desa di Kecamatan Dau berdasarkan faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan kombinasi antara kajian pustaka dan penelitian lapang. Analisis data menggunakan tahapan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Pelayanan publik terkonsentrasikan dalam administrasi kependudukan, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah dan pengurusan pemakaman warga. Pembangunan infrastruktur terbagi dalam partisipasi publik, inovasi kebijakan, program prioritas dan sumber pendanaan. Sedangkan pemberdayaan masyarakat terkonsentrasikan dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dan kearifan lokal desa.