KECERMATAN PENGGUNAAN SATUAN LINGUAL DALAM PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007

Peraturan daerah adalah teks berbentuk tulisan yang memuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur daerah. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kaidah baku bahasa Indonesia. Akan tetapi, penulisan peraturan daerah masih banyak yang tidak cermat. Ketidakcermatan terjadi karena perencanaan dan penulisan tidak melibatkan ahli bahasa. Berdasarkan paparan tersebut, masalah penelitian ini adalah (1) bagaimana ketepatan pilihan kata dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007; (2) bagaimana keefektifan kalimat dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007; (3) bagaimana kesatuan pasal dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ketepatan pilihan kata, keefektifan kalimat, dan kesatuan pasal dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007. Ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini,yakni pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan berupa teori analisis wacana, sedangkan pendekatan metodologis yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa penggalan wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode simak, kemudian dilanjutkan dengan teknik catat. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode penyajian hasil analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyajian informal. Hasil penelitian ini adalah 1) ketidaktepatan pilihan kata ada 5 mencakupi a) penggunaan kosakata tidak baku (375); b) penggunaan kata yang boros (2); c) penggunaan kata yang tidak tepat (20); d) penggunaan konjungsi korelatif yang salah (8); e) penggunaan verba berpreposisi yang salah (90); 2) ketidakefektifan kalimat dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 yaitu ketidaklengkapan ditemukan (52), ketidakparalelan ditemukan (7), ketidakhematan ditemukan (44), ketidakpaduan ditemukan (8), dan ketidaklogisan ditemukan (20); 3) kesatuan pasal dalam wacana Peraturan Daerah Kota Semarang Tahun 2007 ditemukan (14) data. Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dikemukakan adalah (1) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembaca dalam menambah wawasan atau pengetahuan tentang ketidakcermatan penggunaan satuan lingual yang terdapat dalam penggalan wacana. Bagi peneliti lain, perlu melakukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai kecermatan penggunaan satuan lingual dalam wacana hukum tertulis lain. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kecermatan penggunaan satuan lingual dalam Peraturan Daerah Kota Searang Tahun 2007, sehingga penelitian ini belum menjawab dengan tuntas permasalahan yang berkaitan dengan kecermatan penggunaan satuan lingual; (2) Bagi badan yang berwenang membuat peraturan daerah, perlu lebih memperhatikan kecermatan penggunaan satuan lingual dalam peraturan daerah yang akan dibuat. Diharapkan ketidakcermatan penggunaan satuan lingual dalam peraturan daerah yang selanjutnya bisa dikurangi.