KONSTRUKSI KONSEP SINERGITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGADAAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH (STUDI DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT)

Urgensi penelitian ini didasarkan pada fenomena yang mengindikasikan belum efektifnya sinergitas kebijakan diantara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengadaan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kondisi tersebut, kemudian berimplikasi terhadap munculnya disparitas antara kebutuhan dengan kemampuan dalam menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat. Mengingat konsep dan basis teori sinergitas kebijakan publik saat ini, masih terbatas referensinya, maka penelitian ini coba diarahkan untuk mengkonstruksi sebuah konsep sinergitas kebijakan public yang diharapkan dapat memperkaya khasanah konsep dan teori sinergitas kebijakan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat menumbuhkan diskursus dan dialetika dalam mengembangkan ilmu, khususnya ilmu kebijakan public. Sejalan dengan konteks tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode Grounded Theory Research. Sedangkan teknik pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam, studi kepustakaan, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menemukan konsep sinergitas kebijakan publik yang terkonstruksi dari lima dimensi dan dua puluh indikator, yakni dimensi persamaan persepsi, potensi sumber daya, pola komunikasi, sikap pelaku kebijakan, dan struktur organisasi. Dimensi persamaan persepsi, meliputi; indikator persamaan persepsi tentang tujuan, isi, program dan pelaksanaan. Dimensi potensi sumber daya meliputi; indikator kemampuan  sumber daya manusia, anggaran, fasilitas dan teknologi dalam mensinergiskan kebijakan. Dimensi pola komunikasi, meliputi; indikator kejelasan, kecepatan, ketepatan pola komunikasi, bentuk sosialisasi, model kerjasama, dan kelengkapan informasi. Dimensi sikap pelaku kebijakan, meliputi; indikator responsivitas, konsistensi, dan komitmen pemangku kepentingan. Dimensi struktur organisasi meliputi; indikator pembagian wewenang, dukungan semua pemangku kepentingan dan kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan.