Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kebupaten Bengkalis

Dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar salah satunya yakni Standar Akuntansi Pemerintah. Standar ini merupakan serangkaian prinsip, konsep, standar, dan prosedur akuntansi yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah. SAP dirancang untuk menciptakan standar yang konsisten dalam penyajian informasi keuangan pemerintah, sehingga memudahkan pembaca laporan untuk memahami posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis sudah sesuai atau tidak.. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan Jenis Penelitian Lapangan (Field Research). Berdasarkan hasil penelitian Laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pertanian tidak sepenuhnya salah atau tidak sesuai dengan pedoman SAP. Ada alasan dibalik perbedaan tersebut yaitu dikarenakan selaku SKPD, Dinas Pertanian merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diberikan wewenang oleh kepala daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, Bupati Bengkalis hanya mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Sebagai pengguna anggaran, Dinas Pertanian bertanggung jawab menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen laporan keuangan untuk disampaikan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah). BUD akan merekap semua laporan keuangan dari setiap SKPD di Kabupaten Bengkalis dan menjadikannya laporan keuangan induk kabupaten bengkalis. Laporan induk tersebut terdiri dari 7 komponen laporan keuangan.