Mengintegrasikan Ham Ke Dalam Kebijakan Dan Praktik Perusahaan

Perdebatan tentang bisnis dan  HAM menyeruak dalam  diplomasi internasional pada  1990-an. Debat  itu didorong  oleh makin kuatnya  peran  dan posisi ekonomi- politik perusahaan-perusahaan multinasional, utamanya perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan yang bersifat ekstraktif. Di sisi lain, kontrol negara terhadap operasi perusahaan-perusahaan itu juga kian melemah. Operasi perusahaan multinasional di berbagai  belahan  dunia dapat  memberi efek positif bagi kemajuan ekonomi,  namun  juga  berdampak negatif  bagi  penikmatan HAM. Fenomena ini mendorong inisiatif dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk menyusun kerangka dan  panduan  bagi  komunitas   bisnis  dalam  penghormatan, perlindungan, dan pemulihan  HAM. Kerangka kerja PBB ini menjadi alat yang memandu perusahaan untuk  mengintegrasikan HAM dalam  kebijakan dan praktik perusahaan, sehingga di masa  depan,  perusahaan bukan  saja dapat  meminimalisasi resiko dan  dampak terhadap HAM dalam  operasinya,  tetapi  bahkan  dapat  berkontribusi  positif bagi penikmatan HAM.