{"title":"负责在Nominee维度从事法律咨询的公司","authors":"Avina Rismadewi","doi":"10.24843/ac.2019.v04.i03.p01","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"The offer of making Nominee Agreement services by legal consulting companies has an impact on the rapid development of nominee practices in Indonesia, whereas based on the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) prohibits Nominee Agreement in the ownership of shares in a company. This study aims to analyze the responsibilities of legal consulting companies that offer making Nominee Agarement online. This research uses normative legal research methods. The results of this study show that companies that deliberately offer Nominee Agreements violate the provisions contained in Article 33 paragraph (1) and paragraph (2), Law No. 25 of 2007, also violates the provisions of Article 9, Article 28 paragraph (1), and Article 36 of Law No. 11 of 2008, and may be subject to sanctions as referred to in Article 23 of Law No. 11 of 2008 and has responsibility to fulfill compensation as in the suit filed under Article 23 of Law No. 11 of 2008. \nPenawaran jasa pembuatan Nominee Agreement oleh perusahaan legal consulting berimbas pada berkembang pesatnya praktik nominee di Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) melarang Nominee Agreement dalam kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab perusahaan legal consulting yang menawarkan pembuatan Nominee Agarement secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa perusahaan yang dengan sengaja menawarkan Nominee Agreement melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 25 Tahun 2007, juga melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 11 tahun 2008, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 23 UU No 11 tahun 2008 dan bertanggungjawab mengganti kerugian sebagaimana gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 23 UU No 11 tahun 2008.","PeriodicalId":381646,"journal":{"name":"Acta Comitas","volume":"1 1","pages":"0"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2019-12-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Tanggungjawaban Perusahaan yang Bergerak di Bidang Legal Consulting dalam Dimensi Nominee\",\"authors\":\"Avina Rismadewi\",\"doi\":\"10.24843/ac.2019.v04.i03.p01\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"The offer of making Nominee Agreement services by legal consulting companies has an impact on the rapid development of nominee practices in Indonesia, whereas based on the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) prohibits Nominee Agreement in the ownership of shares in a company. This study aims to analyze the responsibilities of legal consulting companies that offer making Nominee Agarement online. This research uses normative legal research methods. The results of this study show that companies that deliberately offer Nominee Agreements violate the provisions contained in Article 33 paragraph (1) and paragraph (2), Law No. 25 of 2007, also violates the provisions of Article 9, Article 28 paragraph (1), and Article 36 of Law No. 11 of 2008, and may be subject to sanctions as referred to in Article 23 of Law No. 11 of 2008 and has responsibility to fulfill compensation as in the suit filed under Article 23 of Law No. 11 of 2008. \\nPenawaran jasa pembuatan Nominee Agreement oleh perusahaan legal consulting berimbas pada berkembang pesatnya praktik nominee di Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) melarang Nominee Agreement dalam kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab perusahaan legal consulting yang menawarkan pembuatan Nominee Agarement secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa perusahaan yang dengan sengaja menawarkan Nominee Agreement melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 25 Tahun 2007, juga melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 11 tahun 2008, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 23 UU No 11 tahun 2008 dan bertanggungjawab mengganti kerugian sebagaimana gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 23 UU No 11 tahun 2008.\",\"PeriodicalId\":381646,\"journal\":{\"name\":\"Acta Comitas\",\"volume\":\"1 1\",\"pages\":\"0\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2019-12-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Acta Comitas\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p01\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Acta Comitas","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i03.p01","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 0
摘要
法律咨询公司提供代持协议服务对印度尼西亚代持业务的快速发展产生了影响,而根据第33条第(1)款和第(2)款的规定,禁止代持协议持有公司股份。本研究旨在分析提供在线代持协议的法律咨询公司的责任。本研究采用规范的法学研究方法。这项研究的结果表明,公司有意提供候选人协议违反本法第三十三条中包含段落(1)和(2),法律没有。2007年25,也违反第九条的规定,第二十八条(1)款、第三十六条法律2008年11号,并可能受到法律的制裁,是指在第二十三条11号2008和有责任履行赔偿的诉讼在法律第二十三条11号2008。Penawaran jasa pembuatan候选人协议oleh pokalchuk perusahaan法律咨询berimbas篇berkembang pesatnya praktik候选人di印度尼西亚,而berdasarkan ketentuan Pasal 33影片(1)丹影片(2)melarang候选人协议dalam kepemilikan saham篇suatu perusahaan。唐家华律师事务所perusahaan法律咨询杨家华律师事务所代持协议secara在线。Penelitian ini menggunakan方法Penelitian hukum规范。Hasil dari studi ini menunjukan bahwa perusahaan yang dengan sengaja menawarkan指定协议melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), No. 25 Tahun 2007, juga melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 11 Tahun 2008, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2008, dan bertanggjawab menggajan kerugian sebagaimana gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 23 UU No. 11 Tahun 2008。
Tanggungjawaban Perusahaan yang Bergerak di Bidang Legal Consulting dalam Dimensi Nominee
The offer of making Nominee Agreement services by legal consulting companies has an impact on the rapid development of nominee practices in Indonesia, whereas based on the provisions of Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) prohibits Nominee Agreement in the ownership of shares in a company. This study aims to analyze the responsibilities of legal consulting companies that offer making Nominee Agarement online. This research uses normative legal research methods. The results of this study show that companies that deliberately offer Nominee Agreements violate the provisions contained in Article 33 paragraph (1) and paragraph (2), Law No. 25 of 2007, also violates the provisions of Article 9, Article 28 paragraph (1), and Article 36 of Law No. 11 of 2008, and may be subject to sanctions as referred to in Article 23 of Law No. 11 of 2008 and has responsibility to fulfill compensation as in the suit filed under Article 23 of Law No. 11 of 2008.
Penawaran jasa pembuatan Nominee Agreement oleh perusahaan legal consulting berimbas pada berkembang pesatnya praktik nominee di Indonesia, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) melarang Nominee Agreement dalam kepemilikan saham pada suatu perusahaan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tanggungjawab perusahaan legal consulting yang menawarkan pembuatan Nominee Agarement secara online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari studi ini menunjukan bahwa perusahaan yang dengan sengaja menawarkan Nominee Agreement melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), UU No. 25 Tahun 2007, juga melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 36 UU No. 11 tahun 2008, dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dalam Pasal 23 UU No 11 tahun 2008 dan bertanggungjawab mengganti kerugian sebagaimana gugatan yang diajukan berdasarkan Pasal 23 UU No 11 tahun 2008.