引用次数: 0
摘要
【摘要】对PKWT劳动者的法律保护令人担忧，甚至通过《创造就业机会2020年第11号法》及其实施细则出台了新的政策。对基本人权的法律保护至关重要，伊斯兰教的人权思想也是如此。本研究的目的是根据Abdullahi Ahmed an-Na'im的观点，从人权法的角度深入了解PKWT工人在《创造就业法》中的法律保护情况及其实施细则。本研究是一种规范法研究，具有成文法方法和概念方法。本研究的数据是二手的，以一级、二级和三级法律材料的形式。本研究结果表明，《创造就业法案》及其实施条例并没有为PKWT劳动者提供充分的法律保护，特别是在以完成某项工作为基础的PKWT以及在PKWT不成文的情况下消除法律后果方面。Abdullahi Ahmad an-Na'im的伊斯兰人权理念中的规定没有体现互惠精神，也没有实现生命权和自由权，因此在麦加所揭示的伊斯兰人道主义价值观并没有体现在新规定中PKWT工人的政策中。[摘要][中文摘要][中文摘要]perlindungan hukum bagi pekerja PKWT terbilang memprihatinkan, bahkan sampai paada lahirnya kebijakan baru melalui, Undang-Undang noor, 2020][中文摘要]Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar manusia adalah hal yang krusial seperti halnya dalam pemikiran HAM dalam Islam Abdullahi Ahmed an-Na 'im。Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam bagaimana perlindungan hukam terhadap pekerja PKWT dalam undang undang Cipta Kerja dan pelaksananya perspektif HAM dalam Islam mennuut Abdullahi Ahmed an-Na 'im。Penelitian ini adalah Penelitian hukum normatiatian pendekatan perundang-undangan dankonseptual。数据管理是一种基本的数据管理方法，在yyitu bahan hukum primer下进行数据管理。Hasil penelitian ini menujukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan turan pelaksananya belum penuhnya成员kan perlindunan hukum terhadap PKWT terutama dalam ketentuan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu danpenghapusan konsekuensi hukum apabila PKWT分布secara tiak tertulis。keentuan tersebut dalam konsep HAM dalam Islam Abdullahi Ahmed and na 'im justru belum menerminkan精神抵抗者，dandidiak memenuhi hahak untuk hidup danbebeas, sehinga nilai-nilai人道主义，syariah seurunkan di Makkah belumjewantahkan dalam kebijakan pekerja PKWT pada regulasi baru tersebut。本文章由计算机程序翻译，如有差异，请以英文原文为准。
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM ABDULLAHI AHMED AN-NA’IM
AbstractThe legal protection for PKWT workers is apprehensive, even to the point where a new policy was issued through Law Number 11 of 2020 on Job Creation and its implementing regulations. Legal protection of basic human rights is crucial as is the case in the thought of human rights in Islam Abdullahi Ahmed an-Na'im. The purpose of this study is to find out in-depth how the legal protection for PKWT workers is in the Job Creation Act and the implementing rules from the perspective of human rights fiqh according to Abdullahi Ahmed an-Na'im. This research is normative legal research with a statute approach and conceptual approach. The data in this study are secondary in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Job Creation Act and its implementing regulations have not fully provided legal protection for PKWT workers, especially in terms of PKWT based on the completion of a certain job and the elimination of legal consequences if the PKWT is made unwritten. The provisions in Abdullahi Ahmad an-Na'im's human rights in Islam concept do not reflect the spirit of reciprocity and do not fulfill the right to life and freedom, so the values of sharia humanism as when they were revealed in Mecca have not been embodied in the policy of PKWT workers in the new regulation. AbstrakPerlindungan hukum bagi pekerja PKWT terbilang memprihatinkan, bahkan sampai pada lahirnya kebijakan baru melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya. Perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar manusia adalah hal yang krusial seperti halnya dalam pemikiran HAM dalam Islam Abdullahi Ahmed an-Na’im. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara mendalam bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya perspektif HAM dalam Islam menurut Abdullahi Ahmed an-Na’im. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan pelaksananya belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja PKWT terutama dalam ketentuan PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu dan penghapusan konsekuensi hukum apabila PKWT dibuat secara tidak tertulis. Ketentuan tersebut dalam konsep HAM dalam Islam Abdullahi Ahmed an-Na’im justru belum mencerminkan spirit resiprositas dan tidak memenuhi hak untuk hidup dan bebas, sehingga nilai-nilai humanisme syariah seperti saat diturunkan di Makkah belum terjewantahkan dalam kebijakan pekerja PKWT pada regulasi baru tersebut.
求助全文
通过发布文献求助，成功后即可免费获取论文全文。
去求助
求助内容：
应助结果提醒方式：
京公网安备 11010802042870号
