ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS KOTA PALANGKA RAYA

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit kelainan jantung dan pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Hipertensi merupakan salah satu indikator SPM Bidang Kesehatan Kota Palangka Raya yang belum mencapai target standar pelayanan minimal yaitu hanya 57,27% dari target 100%.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM penderita Hipertensi di puskesmas kota di Palangka Raya. Jenis penelitian adalah metode kualitatif deskriftif dengan indepth interview dengan informan penelitian Koordinator pemegang program Hipertensi, kepala puskesmas dan pemegang program PTM bagian Hipertensi DKK Palangka Raya yang dilakukan pada bulan November-Januari 2022. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan layanan sesuai SPM penderita Hipertensi masih belum optimal, minimnya koordinasi dari pihak dinas dan puskesmas mengenai kebijakan SPM,dan masih sebagian sasaran yang tidak melakukan pengobatan hipertensi secara rutin ke Puskemas, tenaga Kesehatan di puskesmas yang memiliki tugas ganda diluar kegiatan khusus Hipertensi sebagai petugas vaksin selama masa pandemi Covid-19. Peneliti memberikan saran agar puskesmas mengadakan sosialisasi kepada petugas Kesehatan mengenai pedoman Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sehingga seluruh petugas Kesehatan tidak hanya mengetahui namun juga memahami masing-masing indikator beserta langkah-langkah pelayanannya terkhususnya bagi pemegang program dan melakukan edukasi dengan lebih optimal lagi kepada pasien Hipertensi agar pasien lebih paham dengan penyakit yang dideritanya. Dinas Kesehatan diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan pihak puskesmas agar tercapainya standar pelayanan minimal penderita Hipertensi dan Dinkes rutin memonitoring dan evaluasi kepada seluruh puskesmas di Kota Palangka Raya mengenai capaian Standar Pelayanan Minimial (SPM) yang harus dicapai oleh Puskesmas, untuk menghindari pemahaman data yang berbeda antara puskesmas dan dinas kesehatan