Strategi Implementasi Kebijakan Pemerintah pada Manajemen Rantai Pasokan Ayam Broiler di Indonesia

EnglishThe broiler chicken industry has become an agribusiness industry that has supply chain components from upstream to downstream. However, in its implementation, several obstacles were found, such as price fluctuations and the availability of inputs and outputs. This study aimed to identify the government policy implementation strategy in managing the supply chain of the broiler chicken industry. The Analysis Hierarchy Process was used to get the priority issues. The data was obtained by interviewing 25 respondents which were selected purposively consisting of policy makers and business actors in September 2021. Dimensions of criteria hierarchy are prepared based on the Minister of Agriculture Regulation No 32/2017. Dimensions of the alternative strategy hierarchy are based on in-depth interviews with broiler chicken stakeholders. The results showed the priority in the criteria hierarchy was supervision management by 0.4342 and for the alternative strategy hierarchy was a competitiveness support strategy policy of 0.184. The government as the policy maker must ensure that supervision management in the broiler chicken supply chain can be well conducted. Competitiveness policy support strategies in the business of broiler chickens are needed by every business actor to provide added value in every business activity and ready to compete globally.IndonesianIndustri ayam broiler telah menjadi industri agribisnis yang memiliki rantai pasok terpadu dari sektor hulu hingga hilir. Namun, dalam realitas masih ditemukan beberapa masalah seperti fluktuasi harga dan ketersediaan input maupun output. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan mengidentifikasi strategi implementasi intervensi kebijakan pemerintah dalam manajemen rantai pasokan industri ayam broiler. Analysis Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mendapatkan isu-isu prioritas dalam intervensi kebijakan pemerintah dalam industri ayam broiler. Data diperoleh dengan mewawancarai sebanyak 25 orang responden terdiri dari pengambil kebijakan dan pelaku usaha yang dipilih secara purposif pada September 2019. Dimensi hierarki kriteria disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017. Dimensi hierarki alternatif strategi disusun berdasarkan wawancara mendalam dengan para stakeholder ayam broiler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas pada hierarki kriteria adalah manajemen pengawasan sebesar 0,4342 dan untuk hierarki alternatif strategi adalah kebijakan strategi dukungan daya saing sebesar 0,184. Pemerintah selaku pemangku kebijakan harus memastikan bahwa manajemen pengawasan pada rantai pasokan ayam broiler dapat berjalan dengan baik. Strategi kebijakan dukungan daya saing pada usaha ayam broiler sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha agar memberikan nilai tambah di setiap aktivitas usahanya agar siap bersaing secara global.