Analisis Sistem Pencatatan Laporan Keuangan pada Kantor Kecamatan Ulumoro’o Kabupaten Nias Barat

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan good governance. Pertama, akuntabilitas karena dengan adanya standar, pengungkapan efektivitas dan efisiensi APBN/APBD menjadi bersifat kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, transparansi karena dengan adanya standar, BPK menjadi mudah menyingkap tempat-tempat yang memiliki celah untuk melakukan korupsi karena telah mempunyai basis yang baku, mantap dan komprehensif dalam tugas pemeriksaan keuangan dan audit atas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sampel penelitian merupakan keseluruhan jumlah populasi karena keterbatasan jumlah responden yang diteliti. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Kantor Kecamatan Ulu Moro’o Kabupaten Nias Barat telah melakukan pencatatan akuntansi keuangan untuk akuntansi belanja dan akuntansi aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor S.900/316/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kegiatan pencatatan tersebut meliputi jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dan jurnal penutup. Kegiatan pencatatan tersebut dilakukan oleh Kantor Kecamatan Ulu Moro’o berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran. Kata kunci: Sistem Pencatatan, Laporan Keuangan.